Anggota DPRD Maluku Rimaniar Soroti Leitimur Selatan Tak Pernah Dapat MBG: “Ini Teguran Buat Saya”

Tribun Nusantara

, 04 September 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Anggota DPRD Provinsi Maluku Rimaniar menyoroti belum adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Leitimur Selatan, Kota Ambon. Temuan itu didapatnya saat reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Negeri Rutong.

Pernyataan itu disampaikan Rimaniar kepada wartawan usai menghadiri Pelantikan DPW dan DPD Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku di Hotel Santika Ambon, Rabu (2/9/2026).

Rimaniar mengaku kaget setelah mendengar laporan warga. Menurutnya, tidak hanya Negeri Rutong, tapi seluruh negeri di Kecamatan Leitimur Selatan belum pernah tersentuh program MBG, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.

“Kalau menurut laporan masyarakat yang disampaikan saat reses, saya baru tahu bahwa ternyata bukan hanya Negeri Rutong, tapi seluruh Negeri di Leitimur Selatan itu mereka belum pernah mendapatkan program MBG sama sekali,” kata Rimaniar.

Ia menyebut hal ini sebagai “teguran” untuk dirinya sebagai wakil rakyat.

“Saya terlambat mengetahui hal tersebut. Memang selama ini tidak ada rakyat yang menyampaikan itu ke kami,” ujarnya.

Rimaniar berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini setelah masa reses selesai. Ia berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan mitra terkait untuk meminta penjelasan.

“Kami juga ingin tahu kenapa di Leitimur Selatan tidak mendapatkan program MBG tersebut. Padahal rakyat sangat membutuhkan, itu kan hak mereka. Selama ini juga anggaran semua dialihkan ke MBG. Bagaimana tindak lanjutnya untuk pemerintah provinsi menangani ini,” tegasnya.

“Saya berjanji kepada mereka, saya akan mendorong itu,” tambahnya.

Selain MBG, Rimaniar juga menyoroti persoalan pendataan *desil* yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil masyarakat. Masalah ini, kata dia, muncul di hampir semua titik reses yang ia datangi.

“Problemnya sama. Ketika mereka memperjuangkan bantuan sosial dan masalah Sekolah Rakyat, mereka terkendala desil. Banyak orang kaya ternyata desilnya paling rendah, ke-4. Sementara yang benar-benar tidak mampu malah terdata di desil 7 dan 8,” ungkapnya.

Ia menduga ada ketidakcocokan sumber data. Beberapa warga di Negeri Rutong bahkan mengaku sebagai petugas sensus, namun datanya tetap tidak sesuai.

“Oleh karena itu saya berharap pemerintah provinsi ke depan segera membenahi data desil itu. Datanya dari mana? Sinkronisasinya dengan data dari mana? Itu harus sesuai,” pintanya.

Rimaniar meminta Pemprov, Pemkot, dan Pemkab bekerja sama dengan Raja, pemerintah negeri, RT dan RW agar penerima manfaat tepat sasaran.

“Supaya penerima manfaat itu sesuai dengan desilnya, data sesuai. Sehingga yang menerima itu tepat sasaran. Ini kan program pemerintah pusat. Programnya jalan, tapi pendataannya tidak sesuai, ini akan jadi masalah di bawah,” ujarnya.

Di akhir, Rimaniar mengapresiasi kegiatan reses karena membuka mata wakil rakyat terhadap persoalan di lapangan.

“Untung saja dengan turun reses kami jadi tahu. Ke depannya mudah-mudahan saya dan teman-teman lain lebih banyak turun ke masyarakat. Supaya kita lebih tahu banyak permasalahan di bawah, agar program-program dapat berjalan dengan lancar,” tutupnya. 

(H.R)