Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah: Kewenangan Bukan untuk Disalahgunakan, Tapi untuk Rakyat

Tribun Nusantara

, 29 Agustus 2025

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Jakarta, TribunNusantara.web.id |  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah agar tidak terjebak pada euforia kekuasaan, melainkan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Menurut Tito, sejak era reformasi, desain administrasi pemerintahan memberi ruang yang lebih luas bagi daerah untuk berinovasi dan melahirkan terobosan kebijakan.

“Daerah bisa melakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif. Ada peraturan daerah, peraturan kepala daerah, bupati, atau wali kota yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya,” kata Tito saat menghadiri Pemimpin Daerah Awards 2025 di Jakarta, Kamis malam, 28 Agustus 2025.

Legitimasi kepala daerah, lanjut Tito, diperoleh langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Namun ia mengingatkan, kekuatan politik yang besar itu rawan disalahgunakan.

“Meski sistem ini memberi legitimasi kuat, tetap ada risiko abuse of power,” ujarnya.

Untuk menekan potensi penyalahgunaan wewenang, pemerintah menerapkan mekanisme reward and punishment.

Kepala daerah yang bekerja baik akan menuai apresiasi dari masyarakat, media, maupun pemerintah pusat. Sebaliknya, mereka yang menyalahgunakan kewenangan bisa berhadapan dengan kritik publik, sanksi administratif, hingga proses hukum.

“Kita tahu ada 552 daerah, 38 provinsi dengan 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati. Semua punya andil bagi rakyatnya, sekaligus bagi pembangunan nasional Indonesia,” tutur Tito.

Ia pun mengapresiasi penyelenggaraan Pemimpin Daerah Awards 2025 yang digelar iNews Media Group. Menurutnya, ajang penghargaan ini menjadi pemantik bagi kepala daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja.

“Malam ini kita menyaksikan salah satu bentuk reward yang diberikan oleh non-pemerintah, lebih khususnya dari media,” kata Tito.

Penghargaan diberikan kepada sejumlah daerah dengan kategori berbeda. Untuk Inovasi Daerah, penghargaan jatuh pada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kotabaru.

Sementara untuk Pembangunan Ekonomi Daerah, apresiasi diberikan kepada Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.

Kategori Pelayanan Publik diraih oleh Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Jayapura, Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, serta Satreskrim Polresta Sidoarjo.

Adapun untuk Pengembangan Pariwisata dan UMKM, penghargaan diberikan kepada Kota Bandar Lampung, Kota Malang, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Batang Hari. Sedangkan Kerja Sama Strategis jatuh pada DPRD Kota Bekasi.

Acara ini juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, serta Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah.
 

Writter : Rilis Puspen | Editor : DR_27