APBD Rp5,6 Triliun Diduga Jadi Bancakan Elite? Mimika Membara, Publik Sindir Aparat: “Pegang UU Tipikor Tapi Koruptor Tetap Bebas”

Tribun Nusantara

, 19 Mei 2026

APBD Rp5,6 Triliun Diduga Jadi Bancakan Elite? Mimika Membara, Publik Sindir Aparat: “Pegang UU Tipikor Tapi Koruptor Tetap Bebas”

Mimika Tribunnusantara-web.id  — Kabupaten Mimika yang setiap tahun menikmati APBD fantastis mencapai Rp5,6 triliun kini justru dibayangi gelombang dugaan korupsi, nepotisme, mafia jabatan, hingga permainan proyek miliaran rupiah yang membuat kemarahan publik semakin meledak.

Di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, masyarakat mulai terang-terangan mempertanyakan arah pemerintahan daerah yang dinilai gagal menghadirkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bagi rakyat Papua.19/05/2026

Alih-alih menjadi simbol kemajuan Otonomi Khusus (Otsus), Mimika kini justru disebut berubah menjadi “surga elite birokrasi” tempat uang rakyat diduga diputar, dibagi, dan dimainkan oleh kelompok tertentu.

Pertanyaan publik kini makin tajam dan mematikan:

Ke mana uang APBD Rp5,6 triliun itu mengalir? Mengapa rakyat tetap susah sementara dugaan skandal terus bermunculan? Dan apakah Otsus Papua hanya menjadi topeng untuk memperkaya elite kekuasaan?

Satu demi satu dugaan kasus kini menjadi bahan amarah masyarakat:

Dugaan Skandal Pengadaan Pesawat dan Helikopter

Pengadaan pesawat dan helikopter menggunakan uang rakyat dinilai penuh tanda tanya dan minim transparansi. Publik mempertanyakan urgensi hingga manfaat nyata bagi masyarakat.

Dugaan MTQ Jadi Arena Permainan Anggaran dan Jabatan

Agenda MTQ yang seharusnya menjadi kegiatan keagamaan justru terseret isu dugaan permainan anggaran dan praktik jual beli jabatan yang disebut-sebut melibatkan lingkaran kekuasaan.

Dugaan Proyek Siluman Lahan 150 Hektar Rp22,5 Miliar

Proyek pembukaan lahan 150 hektar di enam distrik kini menjadi simbol dugaan korupsi paling memalukan di Mimika.

Anggaran Rp22,5 miliar dikabarkan telah mengalir, tetapi masyarakat mempertanyakan hasil nyata di lapangan.

“Lahannya tidak jelas, uangnya habis. Ini bukan proyek gagal, ini dugaan perampokan uang rakyat,” kecam warga.

Dugaan Pembayaran Tanah Petrosea Rp11 Miliar

Kasus pembayaran tanah Petrosea senilai Rp11 miliar juga mulai dicium publik karena dianggap minim keterbukaan dan sarat kejanggalan.

Rotasi Jabatan Diduga Sarat Nepotisme

Mutasi birokrasi di lingkungan Pemda Mimika kini disebut lebih mengutamakan kedekatan politik, loyalitas kelompok, dan balas jasa kekuasaan dibanding kemampuan.

“Yang penting dekat penguasa, jabatan aman. Kompetensi nomor sekian,” sindir masyarakat.

Dana Hibah Pilkada Rp28 Miliar Dipertanyakan

Dana hibah Pilkada Mimika senilai Rp28 miliar kini ikut menjadi sorotan karena dinilai wajib dibuka secara terang kepada publik.

Jika seluruh dugaan kasus tersebut ditotal, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp92,5 miliar.

Namun bagi masyarakat Mimika, kerugian terbesar bukan hanya uang negara, melainkan hancurnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah, aparat hukum, dan masa depan Otsus Papua itu sendiri.

“Otsus sekarang cuma jadi slogan kosong. Uang triliunan beredar di elite, rakyat tetap hidup susah di tanah sendiri,” kritik tokoh masyarakat.

Kemarahan publik kini juga diarahkan kepada aparat penegak hukum yang dianggap terlalu lamban dan tidak berani menyentuh aktor besar di balik dugaan skandal tersebut.

Sindiran keras pun mulai menggema di Mimika:

“Pegang senjata tapi tidak ada peluru. Pegang Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, tapi koruptor tetap bebas tertawa.”

Publik mulai menilai hukum di Mimika hanya tajam kepada rakyat kecil, tetapi mendadak lumpuh saat berhadapan dengan pejabat dan elite kekuasaan.

“Kalau benar ada korupsi, jangan cuma sibuk konferensi pers dan pencitraan. Tangkap, periksa, dan penjarakan semua yang terlibat tanpa pandang jabatan,” tegas aktivis masyarakat sipil.

Kini masyarakat mendesak Kejaksaan, Kepolisian, bahkan KPK turun langsung membongkar seluruh dugaan mafia anggaran di Mimika sebelum kemarahan rakyat berubah menjadi krisis kepercayaan total terhadap negara.

Satu suara kini menggema keras di tanah Papua:

“Jangan jadikan Otsus sebagai mesin memperkaya elite sementara rakyat asli Papua terus hidup dalam kemiskinan, janji palsu, dan penderitaan.”

Pemburu