APBD Rp5,64 Triliun, Korupsi Jalan Terus: Mimika Disebut Daerah Dolar yang Gagal Menyelamatkan Rakyat”

Tribun Nusantara

, 15 Mei 2026

“APBD Rp5,64 Triliun, Korupsi Jalan Terus: Mimika Disebut Daerah Dolar yang Gagal Menyelamatkan Rakyat”

MIMIKA, Tribunnusantara-web.id -Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan tajam publik. Di tengah APBD fantastis mencapai Rp5,64 triliun—tertinggi di Tanah Papua—masyarakat justru menyaksikan rentetan dugaan kasus korupsi yang terus menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas.15/05/2026

Ironisnya, daerah yang dikenal sebagai pusat tambang emas dan dijuluki “daerah dolar” itu dinilai belum mampu menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil. Jalan rusak, proyek mangkrak, persoalan air bersih, pelayanan publik yang lemah hingga ketimpangan sosial masih menjadi keluhan masyarakat sehari-hari.

Publik mulai mempertanyakan ke mana sebenarnya aliran uang rakyat yang begitu besar setiap tahun. Sebab di balik angka APBD jumbo, masyarakat justru melihat banyak proyek bermasalah dan dugaan penyimpangan anggaran yang terus berulang.

“Anggaran besar tapi rakyat masih susah. Yang kaya pejabat dan kroni kekuasaan,” ujar salah satu warga Mimika saat diwawancarai via telepon seluler, siang ini.

Kekecewaan masyarakat kini tidak hanya diarahkan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada aparat penegak hukum yang dianggap gagal menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi di Mimika.

Sejumlah kasus yang mencuat ke publik dinilai hanya ramai di pemberitaan, namun minim penetapan tersangka maupun langkah hukum yang benar-benar serius. Kondisi itu memunculkan persepsi liar di tengah masyarakat bahwa dugaan kasus korupsi di Mimika seakan dijadikan “ladang ATM” oleh oknum tertentu.

“Kalau aparat serius, seharusnya mafia anggaran sudah ditangkap dari dulu. Jangan sampai hukum hanya berani kepada rakyat kecil, tapi takut menyentuh pejabat,” lanjut warga tersebut.

Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena Mimika merupakan salah satu daerah dengan perputaran uang terbesar di Papua. Namun besarnya kekayaan daerah belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat asli Papua yang hingga kini masih menghadapi banyak keterbatasan hidup.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun lembaga anti rasuah, agar tidak lagi bermain aman dan segera membongkar dugaan mafia proyek serta mafia anggaran yang selama ini disebut menggerogoti APBD Mimika.

Publik menilai, tanpa penegakan hukum yang tegas, bersih, dan transparan, Mimika hanya akan terus dikenal sebagai daerah kaya yang gagal menyejahterakan rakyatnya sendiri, sementara korupsi tumbuh subur di tengah penderitaan masyarakat.

"Pemburu Korup"