Aroma Busuk MTQ XXX Papua Tengah 2024 Kian Menyengat: Dugaan LPJ Fiktif hingga “Bancakan” Dana Puluhan Miliar, APH Mimika Dinilai Mandul

Tribun Nusantara

, 24 Mei 2026

Aroma Busuk MTQ XXX Papua Tengah 2024 Kian Menyengat: Dugaan LPJ Fiktif hingga “Bancakan” Dana Puluhan Miliar, APH Mimika Dinilai Mandul

MIMIKA, TRIBUNNUSANTARA-WEB.ID — Bau busuk dugaan korupsi dalam pelaksanaan MTQ XXX Papua Tengah Tahun 2024 kini semakin menyengat dan sulit ditutupi. Ajang keagamaan yang seharusnya menjadi panggung syiar Islam justru diduga berubah menjadi ladang bancakan anggaran berjamaah yang melibatkan sejumlah oknum panitia.

Publik Mimika kini mulai geram. Aparat penegak hukum (APH) di daerah dinilai hanya menjadi penonton bisu, tak bernyali menyentuh dugaan penyimpangan dana miliaran rupiah yang hingga kini gelap tanpa pertanggungjawaban terbuka.

Nama Sekretaris Panitia, Abdul Syakur S.Pd, ikut terseret setelah diduga menjadi penyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bermasalah atas perintah Ketua Harian panitia. Dugaan itu muncul setelah beredar informasi bahwa penyusunan laporan dilakukan secara tergesa-gesa di tengah hiruk-pikuk politik Pilkada.

Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, laporan keuangan MTQ diduga direkayasa untuk menutupi aliran dana yang sampai hari ini tidak pernah dijelaskan secara transparan kepada publik.

“Dana masuk dari mana saja, berapa jumlahnya, dipakai untuk apa, masyarakat tidak pernah tahu. Yang terlihat justru setelah MTQ selesai langsung muncul rolling jabatan dan manuver kepentingan,” ungkap sumber tersebut, Rabu (24/5/2026).

Sorotan publik semakin tajam karena dana yang masuk ke panitia disebut bukan angka kecil. Bantuan dikabarkan mengalir dari PT Freeport Indonesia, Bank Papua, LPTQ Papua Tengah, BUMN, perusahaan swasta hingga para donatur. Namun anehnya, hampir dua tahun berlalu, laporan resmi kepada masyarakat tak kunjung dibuka.

Situasi itu memunculkan dugaan kuat adanya praktik “main mata” dan pembagian kue proyek di balik kegiatan keagamaan tersebut. Bahkan isu dugaan jual beli jabatan pasca-MTQ mulai ramai dibicarakan di tengah masyarakat Mimika.

Yang paling memalukan, APH di Mimika dinilai seolah kehilangan taring. Kejaksaan maupun Kepolisian dianggap lamban, pasif, bahkan terkesan takut membongkar dugaan skandal anggaran yang mulai menjadi konsumsi publik.

“Kalau aparat daerah tidak berani bongkar, lebih baik KPK turun tangan. Jangan tunggu semua bukti dihilangkan baru sibuk pencitraan,” tegas seorang warga.

Desakan publik kini mengarah kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera mengambil alih pengusutan dugaan skandal tersebut.

Masyarakat menilai kasus ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi, melainkan dugaan korupsi sistematis yang berpotensi menyeret banyak pihak dalam pusaran permainan uang berkedok kegiatan religius.

Jika benar terjadi, maka praktik tersebut bukan hanya mengkhianati kepercayaan masyarakat Papua Tengah, tetapi juga merusak marwah MTQ sebagai agenda suci umat Islam.

Hingga berita ini diterbitkan, Abdul Syakur maupun Ketua Harian Panitia MTQ XXX Papua Tengah belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai tudingan yang berkembang. Sikap bungkam itu justru semakin mempertebal kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan.

(Redaksi Tribunnusantara)