Christo Beruatwarin Soroti Kacau Distribusi BBM di Maluku Tenggara: “Data Harus Transparan agar Solusi Tepat”

Tribun Nusantara

, 02 November 2025

Langgur, TribunNusantara.web.id | Anggota DPRD Maluku Tenggara, Christo Beruatwarin, SE, menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai belum tertata dengan baik dan tidak transparan.

Dalam rapat bersama pihak terkait, Christo menegaskan bahwa distribusi BBM harus berbasis data yang akurat agar solusi yang diambil pemerintah tidak salah sasaran.

“Kita perlu data yang jelas dan terbuka, karena data ini sangat penting dan harus transparan. Dari situ baru bisa diukur dan diidentifikasi penyebab utama kekurangan pasokan di lapangan,” ujar Christo dalam rapat pembahasan di Langgur.

Ia menilai, ketidakteraturan distribusi selama ini bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan stok, tetapi juga lemahnya koordinasi dan perencanaan antarinstansi.

Menurutnya, ada perbedaan signifikan dalam pola distribusi yang dilakukan oleh pihak IT (Instalasi Terminal) di beberapa titik.

“Kalau kita lihat, ada IT yang mendistribusikan 3 kiloliter per minggu, ada yang 5, bahkan 10. Ini tidak merata dan akhirnya berdampak pada kelangkaan di sejumlah wilayah,” katanya.

Christo juga menyoroti absennya transportasi khusus pengangkut BBM di Maluku Tenggara selama lebih dari tiga dekade.

“Selama 30 tahun, Maluku Tenggara tidak punya armada khusus untuk distribusi. Ini masalah serius yang harus segera dijawab,” tegasnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi vertikal seperti Pertamina maupun dinas terkait perlu diperkuat agar distribusi berjalan efektif.

“Kita semua di sini, baik eksekutif maupun legislatif, harus duduk bersama mencari solusi. Tidak bisa hanya saling lempar tanggung jawab,” ujar Christo.

Politisi yang dikenal vokal ini juga menyinggung data distribusi dari Pertamina yang mencatat alokasi BBM sebanyak 440 kiloliter untuk kabupaten dan 400 kiloliter untuk kota. Menurutnya, perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu dikaji ulang.

“Kalau jumlah di kota lebih kecil dibanding kabupaten, tentu ada persoalan dalam sistem penghitungan kebutuhan. Apakah karena permintaan yang salah, atau ada data yang tidak valid?” tanya Christo retoris.

Christo menutup dengan penegasan bahwa pemerintah daerah harus berani membuka data dan memperkuat sistem pengawasan.

“Kita butuh kejujuran data agar solusi tidak salah arah. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana kita memastikan masyarakat tidak terus kesulitan mendapatkan BBM,” pungkasnya.
 

[BR]