GMNI & HMI SBB Desak Evaluasi Kepala Dinas: Bongkar Dugaan “Penumpang Gelap” dalam Rekrutmen PPPK Paruh Waktu

Tribun Nusantara

, 25 September 2025

Seram Bagian Barat, TribunNusantara.web.id | Gelombang desakan terhadap Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, kian menguat. Dua organisasi mahasiswa, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) SBB dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang SBB, kompak menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kepala dinas yang terlibat dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Aksi demonstrasi yang digelar di Tiakur, Rabu 24 September 2025, itu mempersoalkan dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK. Mereka menyebut adanya

“penumpang gelap” yang masuk daftar penerima SK berkat rekayasa sistematis di balik meja birokrasi.

Lussy, jenderal lapangan GMNI SBB, menilai proses seleksi tersebut jauh dari prinsip keadilan.

“Kami menemukan indikasi manipulasi data yang dilakukan secara masif dan terstruktur. Ada kepala dinas yang secara aktif meloloskan kandidat tertentu yang jelas-jelas tidak memenuhi kriteria,” ujarnya lantang.

Nada serupa datang dari Ketua Umum HMI Cabang SBB, Kanda Acel Rahayaan. Menurutnya, mekanisme rekrutmen aparatur negara harus steril dari kepentingan politik maupun kedekatan personal.

“PPPK harus diberikan kepada mereka yang benar-benar layak, bukan karena afiliasi politik atau jaringan pribadi. Karena itu, sebelum SK diterbitkan, seluruh proses wajib diaudit secara terbuka,” kata Acel.

Tubaka, Ketua GMNI SBB, bahkan menilai persoalan ini bukan sekadar administratif.

“Ini bukan hanya soal seleksi yang curang, tetapi cerminan dari budaya primordialisme birokratis yang sudah mengakar. Jika dibiarkan, birokrasi kita akan terus sakit,” ujarnya.

Ia memberikan ultimatum keras kepada Bupati Asri Arman. “Jika dalam minggu ini tidak ada langkah konkret, kami siap melanjutkan aksi lebih besar. Bahkan jika harus berhadapan langsung dengan kekuasaan, kami tidak akan mundur,” tegasnya.

Lima Tuntutan Utama

Dalam aksinya, GMNI dan HMI SBB mengajukan lima poin tuntutan:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kepala dinas di Kabupaten SBB yang diduga terlibat manipulasi seleksi PPPK Paruh Waktu.
2. Pencopotan Kepala Puskesmas Inamosol dan Kairatu yang disebut-sebut terlibat kecurangan.
3. Pembatalan hasil rekrutmen PPPK Paruh Waktu yang dianggap cacat integritas.
4. Pembentukan tim independen untuk audit terbuka, mulai dari tahap pendaftaran hingga penetapan.
5. Menjamin rekrutmen aparatur negara di masa depan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan segelintir elite birokrat.

Tagar perjuangan pun digaungkan: #GantiSeluruhKadisSeKabupatenSBB dan #GantiKepalaPuskesmasInamosolDanKairatu.

Aksi ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat praktik nepotisme dan kolusi yang menggerogoti birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Writter : Karel