KAPOLRI DIMINTA COPOT KAPOLDA PAPUA TENGAH, KAPOLRES MIMIKA, KASAT RESKRIM DAN KASAT INTELKAM: SKANDAL JEMBATAN WAA–BANTI DIDUGA SERET OKNUM APARAT DAN MAFIA PROYEK

Tribun Nusantara

, 14 Mei 2026

KAPOLRI DIMINTA COPOT KAPOLDA PAPUA TENGAH, KAPOLRES MIMIKA, KASAT RESKRIM DAN KASAT INTELKAM: SKANDAL JEMBATAN WAA–BANTI DIDUGA SERET OKNUM APARAT DAN MAFIA PROYEK

Mimika, Tribunnusantara-web.id — Skandal proyek Jembatan Waa–Banti senilai Rp11,8 miliar kini meledak menjadi sorotan publik dan menyeret nama aparat kepolisian di lingkungan Polda Papua Tengah hingga Polres Mimika. Proyek yang dibiayai dari APBD itu bukan hanya dituding gagal total, tetapi juga memunculkan dugaan adanya aliran dana haram kepada sejumlah oknum aparat penegak hukum.

Nama Kapolda Papua Tengah, Kapolres Mimika, Kasat Reskrim, hingga Kasat Intelkam Polres Mimika mulai disebut dalam desakan publik agar diperiksa secara serius oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Masyarakat menilai kasus ini tidak lagi sekadar proyek mangkrak, tetapi sudah mengarah pada dugaan praktik “main mata” antara kontraktor dan aparat.

Jembatan yang seharusnya menjadi akses vital masyarakat itu kini justru menjadi monumen kegagalan pembangunan. Anggaran disebut telah dicairkan 100 persen, namun kondisi di lapangan memprihatinkan. Proyek terbengkalai, sementara uang negara diduga sudah habis dibagi-bagi.14/05/2026

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aliran uang disebut bergerak dari level atas hingga bawah melalui transfer maupun penyerahan langsung. Bahkan muncul dugaan bahwa pihak kontraktor menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada oknum Kasat Intelkam Polres Mimika dengan tujuan agar kasus tersebut tidak lagi diungkit.

Jika dugaan itu benar, maka perkara Waa–Banti bukan lagi sekadar kasus proyek gagal, tetapi sudah masuk dalam dugaan praktik suap yang secara terang-terangan merusak marwah institusi kepolisian.

Publik kini menyoroti sikap diam aparat penegak hukum yang dianggap tidak serius menangani kasus tersebut. Unit Tipikor Polres Mimika dinilai lebih banyak bungkam dibanding membuka perkembangan penyelidikan. Tidak ada transparansi. Tidak ada kepastian hukum. Kasus bernilai miliaran rupiah itu terkesan sengaja “didiamkan” hingga perhatian masyarakat mereda.

Situasi ini memunculkan pertanyaan keras di tengah masyarakat: apakah hukum benar-benar sedang ditegakkan, atau justru sedang diperdagangkan?

Pergantian pejabat di internal reserse kriminal juga memicu kecurigaan baru. Setiap terjadi pergantian jabatan, penanganan perkara ikut menghilang tanpa kejelasan. Kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya permainan belakang layar untuk melindungi pihak tertentu.

Masyarakat Mimika kini mendesak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo agar segera mencopot dan memeriksa Kapolda Papua Tengah, Kapolres Mimika, Kasat Reskrim, serta Kasat Intelkam yang namanya disebut dalam pusaran dugaan skandal tersebut. Desakan itu muncul demi menyelamatkan citra institusi Polri yang dinilai semakin tercoreng akibat rentetan dugaan permainan kasus dan mafia proyek.

Kasus Jembatan Waa–Banti hari ini telah berubah menjadi simbol buruk penegakan hukum di daerah: proyek mangkrak, uang negara habis, kasus senyap, aparat bungkam, sementara rakyat hanya dipaksa menonton drama yang tak kunjung selesai.

(*****)