KOMAKAPA Manado Tolak Militerisasi dan Pemekaran DOB di Paniai: “Jangan Jadikan Tanah Adat Arena Kepentingan Politik”

Tribun Nusantara

, 18 Mei 2026

KOMAKAPA Manado Tolak Militerisasi dan Pemekaran DOB di Paniai: “Jangan Jadikan Tanah Adat Arena Kepentingan Politik”

Manado Tribunnusantara-web.id  — Komunitas Mahasiswa Kabupaten Paniai (KOMAKAPA) Kota Studi Manado bersama Solidaritas Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara menyatakan sikap tegas menolak militerisasi dan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Paniai yang dinilai tidak lahir dari aspirasi murni rakyat.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Manado, mahasiswa menilai meningkatnya aktivitas militer di wilayah Paniai telah menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat sipil. Mereka juga menilai rencana pemekaran sejumlah DOB berpotensi memperuncing perpecahan sosial di tengah masyarakat adat Papua.18/05/2026

Menurut KOMAKAPA, situasi yang berkembang saat ini tidak hanya mengancam rasa aman masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi kepentingan politik dan eksploitasi sumber daya alam di tanah adat.

“Tanah adat jangan dijadikan arena kepentingan politik dan perebutan sumber daya alam,” tegas mahasiswa dalam pernyataan sikapnya.

KOMAKAPA menilai pendekatan keamanan yang terus diperluas di wilayah sipil justru berpotensi memperbesar ketegangan sosial dan memperdalam trauma masyarakat.

Karena itu, mereka secara tegas menolak segala bentuk militerisasi di wilayah Paniai dan meminta pemerintah menghentikan aktivitas yang dinilai dapat memicu konflik baru di tengah masyarakat.

Selain menolak militerisasi, mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pemekaran sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, dan Wedauma.

Menurut mereka, pemekaran wilayah yang dipaksakan tanpa persetujuan penuh masyarakat adat hanya akan memecah persatuan rakyat dan memperbesar konflik horizontal di akar rumput.

“DOB jangan dijadikan alat kepentingan elit. Aspirasi masyarakat adat harus menjadi dasar utama,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Dalam pernyataan sikap tersebut, KOMAKAPA bersama Solidaritas Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara menyampaikan sedikitnya 10 poin tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Mereka juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk turun melakukan investigasi terhadap situasi keamanan dan dugaan pelanggaran hak masyarakat sipil di wilayah Paniai.

Mahasiswa berharap negara tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan semata dalam menyikapi berbagai persoalan di Papua, tetapi mulai membuka ruang dialog yang lebih adil dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Pernyataan sikap tersebut menjadi bagian dari gelombang kritik mahasiswa Papua di berbagai kota studi yang belakangan semakin vokal menyoroti isu militerisasi, pemekaran DOB, hingga eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua.

Penulis: Silvester Kayame