Konflik Berdarah 6 Bulan di Kwamki Narama, Ketua MRP Papua Tengah Disentil Keras: Jangan Cuma Datang Sekali Lalu Banyak Bicara”

Tribun Nusantara

, 17 Mei 2026

“Konflik Berdarah 6 Bulan di Kwamki Narama, Ketua MRP Papua Tengah Disentil Keras: Jangan Cuma Datang Sekali Lalu Banyak Bicara”

TIMIKA Tribunnusantara-web.id — Advokat dan Konsultan Hukum Valentinus Ulahayanan, SH.MH. melontarkan kritik pedas kepada Ketua MRP Papua Tengah, Anggaibak, terkait penanganan konflik sosial berkepanjangan di Kwamki Narama yang sudah berlangsung kurang lebih enam bulan dan terus memakan korban jiwa maupun harta benda.

Pengacara Valentinus Ulahayanan atau sering di sapa Valen Kei menilai Ketua MRP Papua Tengah gagal menunjukkan kepemimpinan nyata sebagai pimpinan lembaga kultur di tengah konflik yang terus membara di akar rumput.

 “Yang ini asal bunyi. Anda harus tahu, selama ini baru sekali datang ke wilayah konflik, lalu pulang tanpa membawa hasil apa-apa,” sentil Valentinus keras, Minggu (17/05/2026).

Menurutnya, sangat tidak etis jika seorang pimpinan lembaga kultur lebih sibuk mengeluarkan statemen ketimbang benar-benar hadir mendengar jeritan masyarakat yang sedang bertikai.

Ia menyebut, masyarakat tidak membutuhkan komentar kosong atau narasi menyalahkan warga, melainkan tindakan nyata dan keberanian turun langsung mencari solusi damai.

 “Anda tidak boleh seenaknya membuat statemen seakan-akan masyarakat yang salah, lalu memberi kesan anda sudah capek pikir dan capek urus masalah itu. Itu bukan cara memimpin rakyat,” tegasnya.

Valentinus bahkan mengingatkan bahwa jabatan Ketua MRP bukan sekadar kursi kehormatan atau panggung politik untuk tampil bicara di media, tetapi posisi strategis yang lahir untuk melindungi kepentingan masyarakat adat Papua.

Menurutnya, pemimpin lembaga kultur seharusnya memahami watak sosial masyarakat pegunungan Papua sebelum mengeluarkan sikap atau keputusan.

  “Anda memimpin lembaga kultur, maka pahami dulu kultur dan budaya masyarakatmu sendiri. Jangan asal bicara tanpa memahami akar persoalan di lapangan,” katanya.

Ia menilai penyelesaian konflik di Kwamki Narama selama ini terkesan setengah hati karena minim pendekatan langsung kepada kedua kelompok yang bertikai.

Padahal, kata Valentinus, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah turun terus-menerus ke lapangan, duduk bersama masyarakat akar rumput, mendengar kedua pihak, lalu membangun diplomasi damai secara serius dan berkelanjutan.

“Kalau hanya datang sekali lalu hilang, itu bukan penyelesaian. Itu hanya kunjungan seremonial,” sindirnya lagi.

Valentinus juga menekankan bahwa MRP Papua Tengah semestinya mampu membangun kerja sama konkret dengan pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, tokoh adat, tokoh gereja, aparat keamanan, hingga seluruh stakeholder untuk mencari formula damai.

Namun jika seluruh langkah persuasif gagal dan konflik tetap memanas, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan terukur.

  “Kalau diplomasi gagal, barulah minta Kapolres ambil langkah hukum positif. Tapi jangan hukum dijadikan jalan pertama karena konflik sosial Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan represif,” ujarnya.

Pernyataan Valentinus itu kini menjadi sorotan tajam di tengah kritik masyarakat terhadap lambannya penyelesaian konflik Kwamki Narama yang hingga kini masih menyisakan trauma, ketakutan, dan ketidakpastian bagi warga." Ujar pengacara Valentinus Ulahayanan atau sering di sapa Valen Kei.

"Pemburu Korup"