Laporan Indah, Sekolah Berdarah”

Tribun Nusantara

, 21 Mei 2026

“Laporan Indah, Sekolah Berdarah”

Dana BOS Diduga Hanya Hebat di Atas Kertas, Pengawasan Inspektorat Kabupaten Mimika Disorot Tajam

Mimika Tribunnusantara-web.id — Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya menjadi penyelamat dunia pendidikan kini justru memunculkan ironi yang menyakitkan. Di balik laporan pertanggungjawaban yang tampak rapi dan sempurna, kondisi banyak sekolah disebut masih jauh dari kata layak.21/05/2026

SPJ lengkap.

Serapan anggaran nyaris 100 persen.

Administrasi terlihat tanpa masalah.

Namun ketika realitas di lapangan dibuka, wajah pendidikan justru memperlihatkan luka yang sulit disembunyikan.

Ruang kelas bocor masih ditemukan.

Toilet sekolah rusak dan terbengkalai.

Buku pelajaran belum merata.

Komputer sekolah hanya menjadi pajangan mati.

Guru honor bertahan dengan penghasilan memprihatinkan.

Ironisnya, semua persoalan itu seolah hilang dalam tumpukan laporan yang terus dibuat terlihat “baik-baik saja”.

Sorotan keras itu disampaikan oleh satu warga masyarakat dalam refleksinya bertajuk “Antara Laporan yang Indah dan Realita yang Luka” yang disampaikan dalam percakapan di Group VK.88 LAW OFFICE pada pukul 12.30 WIT.

Dalam pernyataannya, Sumber menilai bahwa pengawasan pendidikan saat ini terlalu sibuk mengejar kelengkapan administrasi dibanding memastikan manfaat dana BOS benar-benar dirasakan siswa dan sekolah.

“Sekolah akhirnya dipaksa belajar membuat laporan terlihat benar, bukan membuat dana benar-benar bermanfaat,” tegasnya.

Ia menyebut pola pengawasan yang hanya bertumpu pada dokumen dan tanda tangan telah melahirkan kepatuhan semu serta membuka ruang budaya manipulatif di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, selama pengawasan hanya berhenti pada map, stempel, dan verifikasi berkas, maka yang sedang dipelihara bukan kualitas pendidikan, melainkan ilusi keberhasilan birokrasi.

Sorotan tajam pun diarahkan kepada Inspektorat Kabupaten Mimika yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan substantif terhadap pengelolaan dana pendidikan.

“Kalau pengawasan hanya memeriksa map dan stempel, maka yang dipelihara bukan kualitas pendidikan, tetapi ilusi keberhasilan,” kritiknya lagi.

Sumber menegaskan, bantuan pendidikan dari pusat yang nilainya miliaran rupiah berpotensi kehilangan makna apabila pengawasan hanya dijalankan sebagai formalitas administratif semata.

Akibatnya, dana BOS yang seharusnya menjadi alat pemerataan pendidikan justru rawan berubah menjadi sekadar angka dalam laporan tahunan.

Lebih menyakitkan lagi, kata dia, anak-anak tetap belajar dalam keterbatasan sementara laporan keuangan tampil cantik di hadapan birokrasi.

“Bantuan pusat turun atas nama pendidikan dan masa depan bangsa, tetapi di lapangan banyak sekolah masih menjerit,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap sistem pengawasan pendidikan daerah yang dinilai terlalu nyaman dengan laporan administratif, tetapi gagal membaca penderitaan nyata di ruang-ruang kelas.

Sebab pendidikan tidak diukur dari tebalnya laporan pertanggungjawaban.

Pendidikan yang sehat hanya lahir dari sekolah yang layak, guru yang dihargai, fasilitas yang berfungsi, dan anak-anak yang benar-benar merasakan kehadiran negara dalam proses belajar mereka.

Editor: Bruce Elang