Papua Kaya, Tapi Orang Asli Papua Masih Jadi Penonton di Tanah Sendiri”

Tribun Nusantara

, 21 Mei 2026

“Papua Kaya, Tapi Orang Asli Papua Masih Jadi Penonton di Tanah Sendiri”

MIMIKA Tribunnusantara-web.id — Gelombang kekecewaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) terhadap arah pembangunan di Papua kembali menguat. Dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Kabupaten Mimika bersama unsur Dewan Adat Papua tingkat Mimika dan berbagai elemen masyarakat, suara kritis terhadap implementasi Otonomi Khusus, ketimpangan ekonomi, hingga minimnya keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua disampaikan secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling.

Forum ini dihadiri oleh KAPP, Aliansi Peduli Pengusaha Papua, APELCAMI, asosiasi pencari kerja OAP, pengusaha dan kontraktor Orang Asli Papua, perwakilan mama-mama Papua, ASN, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga berbagai elemen masyarakat Mimika.

Diskusi berlangsung panas dan penuh keprihatinan. Peserta menilai bahwa selama bertahun-tahun Papua hanya dijadikan ladang eksploitasi kekayaan alam, sementara Orang Asli Papua terus hidup dalam keterbatasan di negeri yang kaya raya.

Tambang berjalan. Investasi terus masuk. Proyek terus bertambah. Tetapi Orang Asli Papua masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, akses ekonomi, bahkan ruang untuk berdiri sejajar di atas tanahnya sendiri.

   “Papua kaya, tetapi rakyat asli Papua masih miskin di negerinya sendiri.”21/05/2026

Kalimat itu menjadi gambaran paling nyata dari kegelisahan masyarakat yang hadir dalam forum tersebut.

Peserta diskusi secara terbuka mempertanyakan arah pembangunan di Papua yang dinilai lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat asli pemilik negeri.

   “Untuk siapa pembangunan ini dilakukan jika Orang Asli Papua terus menjadi penonton di tanah leluhurnya sendiri?”

Sorotan tajam juga diarahkan kepada PT Freeport Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat Mimika. Kehadiran perusahaan tambang raksasa di tanah Amungsa seharusnya memberi dampak nyata bagi Orang Asli Papua, bukan sekadar laporan formal, angka investasi, atau program seremonial yang tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.

Forum menilai bahwa proses perekrutan tenaga kerja hingga hari ini masih jauh dari rasa keadilan bagi Orang Asli Papua. Banyak anak-anak Papua menganggur di tengah besarnya aktivitas industri dan investasi di Mimika.

Ironisnya, masyarakat asli justru merasa semakin tersisih di daerahnya sendiri.

Peserta menegaskan bahwa prioritas tenaga kerja lokal OAP tidak boleh lagi hanya menjadi slogan manis setiap kali muncul kritik publik. Harus ada keberpihakan nyata, terukur, dan dapat diawasi secara terbuka.

Selain persoalan tenaga kerja, forum juga menyoroti lemahnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 yang seharusnya memberikan ruang keberpihakan bagi pengusaha Orang Asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut peserta, aturan tersebut sejauh ini lebih banyak terdengar di atas podium dibanding benar-benar dirasakan oleh pengusaha asli Papua di lapangan.

Banyak pengusaha OAP mengaku masih kesulitan memperoleh akses pekerjaan, sementara proyek-proyek pemerintah justru terus berputar pada kelompok tertentu yang dinilai memiliki kedekatan kekuasaan.

Forum menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika tidak boleh menjadikan Perpres tersebut sekadar pajangan administrasi tanpa keberanian menjalankan keberpihakan yang nyata.

Diskusi juga menyoroti belum adanya perlindungan serius terhadap tenaga kerja Orang Asli Papua. Karena itu, peserta mendesak lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang tenaga kerja lokal yang mengatur secara menyeluruh mulai dari pra-perekrutan, perekrutan, hingga pasca-perekrutan.

Perwakilan mama-mama Papua dalam forum turut menyampaikan kekecewaan terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dinilai hanya berhenti pada seremoni dan foto kegiatan.

Menurut mereka, mama-mama Papua hingga kini masih berjuang sendiri di tengah sulitnya akses modal, pasar, dan keberpihakan kebijakan.

Sementara itu, perwakilan ASN dalam forum melontarkan kritik yang langsung menyentuh inti persoalan Otonomi Khusus di Papua:

   “Apa gunanya Otonomi Khusus jika Orang Asli Papua tetap tidak diberikan ruang yang layak untuk bekerja, berusaha, dan menentukan masa depannya sendiri?”

Forum menilai kesenjangan sosial dan ekonomi di Mimika semakin nyata. Orang Asli Papua dinilai belum ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, melainkan hanya menjadi pelengkap narasi keberpihakan.

HASIL DAN TUNTUTAN DISKUSI PUBLIK

1. Mendesak lahirnya regulasi perlindungan dan pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua secara nyata dan berpihak.

2. Mendorong pembentukan Perdasus tenaga kerja lokal OAP yang mengatur proses pra-perekrutan hingga pasca-perekrutan.

3. Mendesak seluruh perusahaan di Mimika memprioritaskan tenaga kerja Orang Asli Papua secara terbuka dan terukur.

4. Mendesak PT Freeport Indonesia segera membenahi sistem perekrutan tenaga kerja agar tidak terus menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat Papua.

5. Menuntut implementasi nyata Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpihak kepada pengusaha OAP.

6. Mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera menyusun regulasi teknis turunan agar Perpres tersebut tidak mati sebagai dokumen administratif semata.

7. Mendorong validasi data pengusaha OAP dan tenaga kerja Orang Asli Papua agar program keberpihakan tidak disalahgunakan pihak tertentu.

8. Mendesak perhatian serius terhadap pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua dan implementasi nyata Perda UMKM.

9. Meminta pemerintah daerah, DPRK, dan seluruh stakeholder berhenti menjadikan keberpihakan kepada Orang Asli Papua hanya sebagai narasi politik.

10. Mendorong pembentukan tim bersama antara Dewan Adat dan Pemerintah Daerah untuk mengawal:

Perekrutan tenaga kerja OAP;

Implementasi Perpres Nomor 108 Tahun 2025;

Keberpihakan terhadap pengusaha Orang Asli Papua.

Di akhir forum, peserta menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak sedang meminta belas kasihan.

Masyarakat Papua sedang menuntut haknya sebagai pemilik negeri.

Diskusi publik ini menjadi pesan keras bahwa rakyat Papua kini semakin sadar, semakin kritis, dan tidak lagi ingin dibungkam dengan janji, seremoni, maupun slogan keberpihakan tanpa tindakan nyata.

Editor : Bruce Elang