Setahun MTH–VR: Seruan Persatuan di Tengah APBD yang Menyusut Tajam

Tribun Nusantara

, 21 Februari 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, memanfaatkan momentum syukuran satu tahun pemerintahannya bersama Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam untuk menyampaikan dua pesan utama: ajakan mengakhiri sekat politik dan peringatan tentang kondisi keuangan daerah yang kian tertekan.

Acara yang digelar di Rumah Dinas Bupati, Jumat (20/2/2026), dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan partai politik pengusul, serta tim pemenangan pasangan MTH–VR.

Dalam suasana yang berlangsung sederhana, Hanubun mengingatkan bahwa perbedaan politik adalah fase yang harus ditinggalkan setelah kontestasi usai.

“Kita kadang-kadang masih ada perasaan emosional. Tetapi itu harus segera dihilangkan. Filosofi orang Kei, kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa jalan sendiri. Ikatkan menjadi satu kekuatan,” ujarnya.

Ia secara khusus meminta para pendukung dan tim sukses untuk tidak lagi terjebak pada polarisasi masa lalu. Menurut dia, tantangan fiskal yang dihadapi Maluku Tenggara menuntut soliditas seluruh elemen daerah.

APBD Menyusut, Belanja Tertekan

Dalam pemaparannya, Hanubun mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Tenggara mengalami penurunan signifikan. Pada periode 2018–2023, anggaran daerah sempat menyentuh sekitar Rp1,024 triliun. Namun pada 2026, proyeksinya hanya berkisar Rp600 miliar.

“Kita bingung membaginya, apa yang harus dibelanjakan. Ada perintah dari Jakarta belanja pegawai 30 persen dan 70 persen untuk pembangunan. Tapi kondisi kita terbalik karena keuangan turun sangat jauh,” katanya.

Ia menyebut, terdapat dinas dengan pagu belanja tahunan hanya sekitar Rp160 juta. Bahkan beberapa bagian memiliki alokasi di bawah Rp100 juta per tahun.

“Bayangkan satu dinas besar hanya Rp160 juta, kira-kira apa yang mau dibeli?” ujarnya retoris.

Sektor pendidikan dan kesehatan tetap memperoleh porsi lebih besar lantaran memikul beban pelayanan dasar dan ratusan aparatur. Namun secara keseluruhan, ruang fiskal dinilai semakin sempit.

Bupati juga menyinggung ketergantungan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sekitar Rp57 miliar. Jika target itu tidak tercapai, sejumlah kewajiban belanja—termasuk sebagian belanja DPRD—berpotensi tertunda.

Mutasi ASN dan Regulasi Pusat

Menjawab aspirasi pergantian pejabat yang kerap disuarakan pendukung, Hanubun menegaskan bahwa mutasi dan rotasi aparatur sipil negara tidak bisa dilakukan secara sepihak. Regulasi terbaru dari pemerintah pusat, termasuk pengawasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengharuskan setiap perubahan jabatan melalui prosedur administratif yang ketat.

“Tidak segampang tidak suka orang ini lalu kita ganti. Ada aturan yang mengatur. Kita juga ditegur oleh Menpan atas beberapa jabatan yang diganti,” katanya.

Menurut dia, setiap mutasi harus melalui persetujuan berjenjang hingga ke tingkat kementerian.

Syukuran dalam Suasana Duka

Berbeda dari peringatan lazimnya, syukuran satu tahun pemerintahan MTH–VR digelar tanpa hiburan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tengah berduka atas wafatnya seorang pejabat daerah yang disebut sebagai sahabat dekat Bupati.

“Harusnya ada musik dan macam-macam, tetapi hari ini kita tidak lakukan begitu karena Maluku Tenggara sedang berduka,” ujar Hanubun.

Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama dari tiga unsur keagamaan, menandai refleksi setahun perjalanan pemerintahan yang diakui masih jauh dari sempurna.

“2025 kita kurang. Insya Allah 2026 ini kita tetap kurang, tapi kita tetap bersatu menjadi satu kekuatan. Maluku Tenggara hebat,” pungkasnya.

Di tengah angka-angka APBD yang menyusut, pesan utama yang ingin ditegaskan Bupati adalah satu: persatuan menjadi modal utama menghadapi keterbatasan.
 

(Evav)