SKANDAL RUMAH BANTUAN MIMIKA: ANGGARAN FANTASTIS, KUALITAS MEMPRIHATINKAN — SIAPA MENIKMATI UANG RAKYAT?

Tribun Nusantara

, 30 Mei 2026

SKANDAL RUMAH BANTUAN MIMIKA: ANGGARAN FANTASTIS, KUALITAS MEMPRIHATINKAN — SIAPA MENIKMATI UANG RAKYAT?

TIMIKA, Tribunnusantara-web.id Papua Tengah – Dugaan penyimpangan proyek rumah bantuan di Kabupaten Mimika mulai memantik kemarahan publik. Program yang seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru menuai sorotan tajam setelah sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan meski baru selesai dibangun.

Proyek yang disebut bersumber dari program Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Mimika itu dikabarkan menelan anggaran hingga sekitar Rp500 juta per unit rumah. Namun, kondisi di lapangan menimbulkan tanda tanya besar. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami kebocoran saat hujan, retak pada beberapa bagian bangunan, serta kualitas pengerjaan yang dinilai jauh dari nilai anggaran yang digelontorkan.30/05/2026

Pertanyaan yang kini bergema di tengah masyarakat sederhana namun serius: apakah anggaran yang begitu besar benar-benar digunakan sebagaimana mestinya?

Hasil penelusuran kelompok masyarakat sipil yang mengatasnamakan Jaringan Korupsi pada 22 Mei 2026 mengungkap sejumlah temuan yang mereka nilai perlu ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Temuan tersebut mencakup dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material, indikasi penggelembungan harga, hingga dugaan lemahnya pengawasan pelaksanaan proyek.

"Jika benar anggaran mencapai ratusan juta rupiah per unit, maka kualitas bangunan yang terlihat saat ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi," ujar salah satu perwakilan kelompok tersebut.

Sorotan juga mengarah pada sejumlah item pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan harga yang dicantumkan dalam proyek. Beberapa harga material disebut jauh di atas harga pasar yang berlaku di lapangan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pemborosan anggaran atau bahkan potensi kerugian negara yang perlu diaudit secara menyeluruh.

Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pasalnya, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut tetap berjalan dan diterima meskipun terdapat keluhan mengenai kualitas bangunan.

"Rumah bantuan seharusnya memberi rasa aman bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan keluhan sejak awal ditempati," ungkap salah seorang warga.

Desakan pun menguat agar aparat penegak hukum, auditor negara, dan lembaga pengawas segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen proyek, mulai dari kontrak, RAB, spesifikasi teknis, hingga laporan pertanggungjawaban anggaran.

Publik juga meminta transparansi penuh kepada pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek tersebut. Keterbukaan dinilai penting untuk menghindari spekulasi serta memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum, masyarakat berharap seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Kasus ini bukan hanya soal bangunan yang bocor atau retak. Lebih dari itu, kasus ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumah bantuan adalah hak rakyat, bukan ruang bagi dugaan permainan anggaran.

Editor: Bruce ElangVersi ini tetap tajam dan kritis, tetapi lebih kuat secara jurnalistik karena membedakan antara fakta yang dilaporkan dan dugaan yang masih perlu dibuktikan.