SPAM TIMIKA: Rp1,1 TRILIUN HABIS, AIR BERSIH TAK MENGALIR — PUBLIK CURIGA PROYEK INI HANYA JADI “SUMUR UANG” PARA OKNUM

Tribun Nusantara

, 13 Mei 2026

SPAM TIMIKA: Rp1,1 TRILIUN HABIS, AIR BERSIH TAK MENGALIR — PUBLIK CURIGA PROYEK INI HANYA JADI “SUMUR UANG” PARA OKNUM

MIMIKA, Tribunnusantara-web.id — Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Timika kini tak ubahnya bom waktu yang mulai meledak di tengah kemarahan rakyat. Selama kurang lebih 14 tahun proyek ini digelontor anggaran raksasa, tetapi sampai hari ini masyarakat Mimika masih tetap kesulitan mendapatkan air bersih secara layak.

Yang mengundang kemarahan publik bukan hanya lambannya proyek, tetapi angka anggaran yang terus membengkak secara fantastis. Dari sekitar Rp374 miliar, naik menjadi Rp510 miliar pada 2022, lalu melonjak brutal hingga diperkirakan menyentuh Rp1,1 triliun. Namun hasil di lapangan justru dianggap memalukan: rakyat tetap haus, sementara uang negara terus menguap tanpa kejelasan hasil nyata.

Di tengah kondisi itu, publik mulai mempertanyakan secara terang-terangan: proyek SPAM ini sebenarnya dibangun untuk rakyat atau hanya menjadi “sumur uang” bagi segelintir oknum yang menikmati proyek berkepanjangan.

“Empat belas tahun bukan waktu sebentar. Kalau uang sudah Rp1,1 triliun tapi air bersih belum dinikmati rakyat secara maksimal, maka publik berhak curiga ada permainan besar di balik proyek ini,” kecam warga Mimika.

Proyek SPAM Timika diketahui merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia. PT Freeport bertugas membangun fasilitas pengolahan air, sedangkan pemerintah daerah menangani jaringan distribusi pipa ke masyarakat. Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan proyek seperti kehilangan arah. Anggaran terus membesar, tetapi manfaatnya nyaris tidak terasa bagi masyarakat bawah.

Yang lebih tajam menjadi sorotan, aparat penegak hukum di Mimika dinilai seolah kehilangan taring. Di tengah proyek triliunan rupiah yang terus menuai polemik, publik belum melihat langkah serius untuk membongkar dugaan carut-marut anggaran tersebut.

“Kalau proyek sebesar ini terus bermasalah tapi tidak ada penindakan serius, wajar masyarakat bertanya: APH ini benar bekerja untuk rakyat atau sedang menjaga kenyamanan pihak tertentu?” sindir warga dengan nada keras.

Kemarahan masyarakat kini mengarah pada tuntutan audit total dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh aliran dana proyek SPAM Timika. KPK dan Kejaksaan Agung didesak turun langsung mengambil alih pengusutan, karena publik mulai meragukan keberanian aparat lokal dalam membedah proyek bernilai fantastis itu.

Tak hanya APH, Tim Pansus Air DPRD Mimika juga berada dalam tekanan publik. Warga meminta pansus tidak sekadar menjadi panggung rapat dan formalitas politik, tetapi benar-benar membuka siapa yang harus bertanggung jawab atas proyek jumbo yang selama bertahun-tahun gagal menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Bagi masyarakat Mimika, ini bukan lagi soal pembangunan yang terlambat selesai. Ini sudah menjadi simbol ironi: di atas tanah kaya sumber daya, rakyat justru kesulitan mendapatkan air bersih, sementara anggaran proyek terus membengkak seperti tak pernah punya batas.

“Rakyat haus, anggaran gemuk, proyek tak jelas ujungnya. Kalau keadaan seperti ini terus dibiarkan, publik akan semakin yakin ada pihak-pihak yang sengaja menikmati kekacauan ini,” tegas warga.

(*****)