Wakil Rakyat atau Penonton Konflik?” PWI Malra Semprot DPRD yang Dinilai Hanya Pandai Bicara Saat Ohoi Danar Membara

Tribun Nusantara

, 27 Maret 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Kritik keras dilontarkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Tenggara, A. Buce Rahakbauw, kepada DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menyusul kembali pecahnya konflik di Ohoi Danar, Jumat (27/3/2026). Nada bicaranya lugas, tanpa tedeng aling-aling. Intinya satu: para wakil rakyat dinilai absen saat rakyat membutuhkan kehadiran nyata.

Buce menilai sebagian anggota dewan lebih sering tampil dengan pernyataan di media ketimbang turun langsung meredam situasi di lapangan.

“DPRD jangan cuma duduk di kursi lalu berteriak di media. Kalau benar mereka wakil rakyat, mestinya mereka hadir, temui masyarakat, dan ikut menenangkan keadaan,” ujarnya.

Konflik di Ohoi Danar, menurut Buce, bukan peristiwa tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, gesekan sosial di wilayah Maluku Tenggara kerap muncul berulang. Namun respons politik, kata dia, stagnan: sebatas imbauan, kutipan normatif, dan janji evaluasi.

Yang dipersoalkan bukan sekadar pernyataan, melainkan pola. Setiap kali api konflik menyala, para legislator muncul dengan komentar. Setelah itu, senyap.

“Seolah-olah tugas selesai hanya dengan bicara. Padahal rakyat butuh kehadiran, bukan sekadar komentar,” katanya.

Absen di Titik Panas

Rahakbauw menyebut 25 anggota DPRD Maluku Tenggara adalah wakil seluruh rakyat, bukan representasi kubu politik atau kepentingan elektoral tertentu. Dalam situasi genting, mereka seharusnya menjadi jembatan dialog, bukan penonton yang baru bersuara ketika suasana sudah memanas.

Menurut dia, kehadiran fisik para legislator di tengah konflik memiliki makna simbolik dan strategis. Simbolik, karena menunjukkan negara hadir melalui wakilnya. Strategis, karena mereka memiliki posisi politik untuk membangun komunikasi dengan kedua pihak yang bertikai.

“Ketika situasi mulai panas, seharusnya anggota dewan turun. Dengarkan korban, dekati keluarga pelaku, bangun komunikasi, bantu redam emosi. Jangan cuma main bola pingpong pernyataan di media,” ujarnya.

Kritik ini secara tidak langsung mempertanyakan fungsi pengawasan dan representasi yang melekat pada lembaga legislatif daerah. Di tengah konflik sosial, peran politik bukan hanya menyusun regulasi dan menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan stabilitas sosial terjaga melalui pendekatan persuasif.

Pemerintah Daerah Diminta Tidak Berlindung di Balik Meja

Tak hanya DPRD, Buce juga menyasar Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia meminta bupati, wakil bupati, dan organisasi perangkat daerah terkait agar tidak sekadar menjadi pengamat birokratis dalam konflik yang menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa.

Menurutnya, konflik sosial selalu menyisakan trauma kolektif: rumah rusak, rasa takut, relasi sosial yang retak. Pemerintah, kata dia, wajib hadir secara konkret bukan hanya melalui rilis resmi, tetapi lewat kebijakan pemulihan dan sentuhan kemanusiaan.

“Korban harus ditenangkan, rumah yang rusak diperhatikan, situasi dipulihkan supaya tidak kembali memanas. Jangan hanya administrasi berjalan, tapi rasa aman masyarakat diabaikan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya lokal dalam merawat perdamaian di tanah Kei. Falsafah hidup masyarakat Kei ain ni ain, manut ain mehe ni tilur, fuut ain mehe ni ngifun yang menegaskan persaudaraan sebagai satu tubuh, menurutnya tak boleh berhenti sebagai slogan seremoni.

“Falsafah ini jangan hanya diucapkan saat upacara adat. Ini harus dijaga dalam tindakan nyata,” kata Buce.

Aparat Dipuji, Warga Diminta Menahan Diri

Di tengah kritiknya terhadap elite politik daerah, Buce justru memberikan apresiasi kepada aparat TNI dan Polri. Ia menilai aparat keamanan konsisten berada di garis depan setiap kali konflik pecah, meski menghadapi risiko langsung.

“Mereka selalu turun saat ada persoalan dan tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat menahan diri dan tidak terpancing provokasi, terutama karena daerah baru saja melewati momentum Lebaran dan segera memasuki perayaan Paskah bagi umat Kristiani. Momentum keagamaan, menurut dia, seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan bara baru konflik.

“Ini momen sakral. Jangan dirusak oleh amarah dan balas dendam,” katanya.

Buce meminta masyarakat mempercayakan proses hukum kepada kepolisian, sembari menegaskan bahwa seluruh elemen daerah DPRD dan pemerintah harus tampil sebagai penyejuk.

Ujian Kepemimpinan Politik Lokal

Di ujung pernyataannya, Buce melontarkan pertanyaan yang menggugat legitimasi moral para wakil rakyat: jika dalam situasi rakyat takut dan berduka para pemimpin hanya hadir lewat kutipan media, lalu apa makna representasi?

“Kalau rakyat sedang susah, sedang takut, lalu wakil rakyat hanya sibuk bicara, untuk apa mereka dipilih?” ujarnya.

Konflik Ohoi Danar kini bukan hanya soal benturan warga. Ia telah menjelma menjadi cermin rapuhnya respons politik lokal dalam merawat kohesi sosial. Di saat aparat berjibaku di lapangan dan warga hidup dalam kecemasan, publik menunggu lebih dari sekadar pernyataan. Mereka menunggu kehadiran.