10 Tahun Raih WTP: Bukan Alasan Berpuas Diri, Tapi Tantangan Tingkatkan Tata Kelola

Tribun Nusantara

, 08 Juni 2026

Ambon,Tribun-nusantara.web.id Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut bukanlah titik akhir, melainkan titik tolak untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara lebih ketat. Demikian penegasan Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa.

“Sepuluh kali dapat WTP bukan alasan untuk berbangga berlebihan. Ini justru peringatan agar kita makin waspada dan cermat menjaga setiap rupiah uang rakyat,” ujarnya tegas usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 di Gedung DPRD Karang Panjang, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan, predikat tertinggi dari BPK tidak berarti sistem pengelolaan keuangan daerah sudah sempurna. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, sejumlah catatan dan rekomendasi pemeriksa justru menjadi hal yang wajib ditindaklanjuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

“WTP bukan sertifikat bebas masalah. Masih ada celah yang harus ditutup. Semua rekomendasi BPK harus dijalankan sungguh-sungguh agar keuangan daerah makin transparan dan bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, DPRD menegaskan akan memperketat pengawasan agar arahan BPK tidak berhenti di atas kertas. Tujuannya bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi memastikan dampak nyata bagi pembangunan.

“Kalau tata kelola sudah kokoh, kita bisa mengoptimalkan potensi daerah mulai dari sumber daya alam hingga alokasi program — agar manfaatnya langsung terasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” pungkasnya.

(H.R)