162 Korban Keracunan Menu MBG di Ketapang: Program Gizi Berubah Jadi Ancaman

Tribun Nusantara

, 06 Februari 2026

Ketapang, TribunNusantara.web.id | Di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, program yang seharusnya menyehatkan justru berujung petaka. Ratusan siswa dan guru tumbang setelah menyantap menu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Kamis pagi, 5 Februari 2026. Hingga sore hari, jumlah korban tercatat 162 orang. Mereka berasal dari tiga sekolah: SMP Negeri 1 Marau, SMA Negeri 1 Marau, dan SMK Negeri 1 Marau.

Para korban mengeluhkan gejala serupa: mual, muntah, pusing, sakit perut, hingga diare. Sebagian besar mengalami dehidrasi.

Puskesmas-puskesmas setempat mendadak penuh. Lorong-lorong perawatan dipenuhi siswa berseragam yang terbaring lemah, sementara guru-guru ikut menjadi pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dr. Feria Kowira, menyebut laporan keracunan massal masuk sekitar pukul 10.00 WIB. Lima tim medis langsung dikerahkan dari berbagai fasilitas kesehatan.

Namun penanganan darurat itu tidak menjawab satu pertanyaan mendasar: bagaimana makanan yang seharusnya bergizi bisa berubah menjadi sumber keracunan massal?

Sampel makanan dan muntahan korban kini dikirim ke laboratorium di Pontianak. Hasil uji masih ditunggu. Tetapi peristiwa ini menambah daftar panjang dugaan keracunan pada program MBG, yang sebelumnya juga dilaporkan terjadi di beberapa daerah.

Program Makanan Bergizi Gratis dirancang sebagai intervensi negara untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekolah. Ia digadang-gadang sebagai program strategis, simbol keberpihakan pemerintah terhadap generasi muda. Namun di lapangan, pelaksanaannya kerap menyisakan tanda tanya: dari rantai pasok bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.

Kasus di Marau memperlihatkan celah pengawasan yang serius. Jika ratusan orang bisa jatuh sakit dalam satu pagi, itu berarti kegagalan terjadi bukan pada satu porsi, melainkan pada seluruh sistem. Entah bahan bakunya yang tercemar, proses memasak yang tak higienis, atau distribusi yang tak memenuhi standar keamanan pangan.

Pertanyaan publik kini mengarah pada pengawasan. Di mana peran dinas kesehatan sebelum makanan dibagikan? Apakah ada pemeriksaan rutin terhadap dapur penyedia MBG? Siapa yang memastikan standar sanitasi terpenuhi? Atau program ini berjalan sekadar mengejar target distribusi, tanpa pengendalian mutu yang memadai?

Keracunan massal bukan sekadar insiden kesehatan. Ia adalah indikator kegagalan tata kelola. Setiap korban bukan hanya angka statistik, melainkan anak-anak dan guru yang seharusnya dilindungi oleh program negara.

Jika hasil laboratorium nanti membuktikan adanya kelalaian, maka tanggung jawab tidak bisa berhenti pada operator dapur atau penyedia bahan makanan. Rantai tanggung jawab harus ditelusuri hingga ke tingkat pengambil kebijakan.

Program gizi tidak boleh berubah menjadi ancaman. Jika pengawasan lemah, program yang berniat mulia justru bisa melukai mereka yang seharusnya dilindungi. Dan di Marau, pelajaran itu datang dengan harga yang terlalu mahal.

Writter : Agustami