49 ASN Berebut 18 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Seleksi JPT Maluku Tenggara Berlangsung Terbuka Dan Profesional

Tribun Nusantara

, 24 Juni 2026

Tribun-nusantara.web.id.  Langgur, Rabu (24/6/2026) – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan rangkaian Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026. Sebanyak 49 Aparatur Sipil Negara mendaftar untuk memperebutkan 18 posisi eselon II yang masih kosong, dalam proses yang mengedepankan prinsip sistem merit.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati ini akan berjalan secara bertahap hingga 3 Juli 2026. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta aturan teknis pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif.

-Hasil Seleksi Administrasi

Pelaksana Tugas Sekda sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Rasyid, S.Sos., M.Si., melaporkan bahwa dari 49 pendaftar, 48 orang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, sementara satu peserta gugur karena melampaui batas usia yang ditetapkan. Selain jalur terbuka, juga diadakan uji kesesuaian jabatan bagi satu pejabat yang sedang menjalani penyesuaian tugas.

“Tujuannya jelas: mendapatkan pemimpin yang benar-benar cakap, jujur, dan siap melayani masyarakat. Bukan berdasarkan kedekatan, tapi berdasarkan kemampuan nyata,” tegas Rasyid.

-Tahapan Penilaian Terstruktur

Proses penilaian berlangsung dalam beberapa tahap terukur:

-24–27 Juni: Pelaksanaan Assessment Center di lima lokasi strategis, melibatkan pengujian kompetensi manajerial dan sosial budaya

-29 Juni: Penulisan makalah strategis terkait pembangunan daerah

-30 Juni–3 Juli: Wawancara akhir di hadapan tim penilai

Untuk menjamin objektivitas, Pemkab menggandeng tim independen dari Kantor Regional IV BKN Makassar yang dipimpin oleh Dr. Dwi Wahyu Atmaja, MPA, didampingi 15 asesor bersertifikasi. Metode yang digunakan terbukti memiliki tingkat keakuratan tinggi dalam memetakan kualitas kepemimpinan.

-Komitmen Wujudkan Birokrasi Bersih

Pembiayaan seluruh rangkaian kegiatan ditanggung sepenuhnya oleh APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2026. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada lagi kekosongan jabatan yang berlarut-larut dan menghindari penunjukan yang tidak sesuai standar.

“Dengan dukungan BKN, kami yakin hasilnya akan adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin yang terpilih nanti diharapkan mampu menggerakkan potensi daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan membawa Maluku Tenggara melaju lebih cepat,” harap Rasyid.

(Elang)