81 Tahun Merdeka, Mengapa Anak Kepulauan Masih Harus Pergi untuk Mendapatkan Masa Depan?

Tribun Nusantara

, 19 Agustus 2026

81 Tahun Merdeka, Mengapa Anak Kepulauan Masih Harus Pergi untuk Mendapatkan Masa Depan?

Oleh: Bruri Tumiwa

Waketum DPP Setya Kita Pancasila

LANGGUR, KEPULAUAN KEI Tribunnusantara-web.id  — Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, tetapi pertanyaan tentang keadilan pendidikan tinggi di wilayah kepulauan belum juga menemukan jawaban yang memadai.20/08/2026

Dari Kepulauan Kei, pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: mengapa seorang anak daerah harus meninggalkan tanah kelahirannya hanya untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang layak?

Ini bukan sekadar persoalan jarak. Ini adalah persoalan ketimpangan kesempatan.

Bagi anak di kota besar, biaya pendidikan mungkin berhenti pada uang kuliah, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. Namun bagi anak dari wilayah kepulauan, ada ongkos tambahan yang tidak selalu terlihat dalam kebijakan pendidikan: tiket pesawat atau kapal, transportasi antarpulau, biaya logistik, kos, makanan, hingga berbagai kebutuhan hidup lainnya.

Dengan kata lain, anak kepulauan tidak hanya membayar biaya pendidikan. Mereka juga membayar mahal karena dilahirkan jauh dari pusat pendidikan.

Data yang dikutip dalam opini ini menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi pada 2025 berada di angka 20,89 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi di wilayah ini masih menghadapi persoalan serius.

Namun angka statistik tidak pernah mampu menggambarkan seluruh persoalan.

Di balik angka tersebut terdapat anak-anak yang mungkin harus mengubur cita-citanya karena keluarga tidak mampu menanggung biaya perjalanan dan kehidupan di luar daerah. Ada lulusan SMA yang memiliki kemampuan akademik, tetapi harus berhadapan dengan tembok geografis dan ekonomi.

Di sinilah negara harus berani mengevaluasi pendekatan pembangunan pendidikan tinggi selama ini.

Jangan Terus Jadikan Daerah sebagai Pemasok Mahasiswa

Selama bertahun-tahun, salah satu jawaban atas keterbatasan pendidikan di daerah adalah mengirim anak-anak terbaik ke pusat pendidikan.

Beasiswa diberikan. Mahasiswa dikirim ke kota-kota besar. Anak-anak daerah didorong untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang memiliki laboratorium, profesor, fasilitas riset dan jejaring industri yang lebih kuat

Kebijakan itu tentu memiliki manfaat.

Tetapi pertanyaannya: sampai kapan solusi pendidikan bagi daerah hanya berarti mengirim anak daerah keluar dari daerah?

Jika setiap persoalan pendidikan di wilayah kepulauan selalu dijawab dengan kalimat “kirim mahasiswa ke pusat”, maka secara tidak langsung negara sedang membiarkan ketimpangan itu menjadi permanen.

Pusat terus menjadi tempat produksi pengetahuan. Daerah terus menjadi pemasok mahasiswa, tenaga kerja dan sumber daya.Inilah yang dalam opini ini disebut sebagai “dosa sentralisme pendidikan tinggi.”

Kritik tersebut patut ditempatkan sebagai bahan evaluasi kebijakan, bukan sekadar pertentangan antara pusat dan daerah.

Sebab persoalannya bukan apakah pusat harus dikurangi. Persoalannya adalah apakah kapasitas pengetahuan nasional dapat dibangun lebih merata sehingga daerah juga memiliki kemampuan menghasilkan ilmu, teknologi dan inovasi.

Laut Melimpah, Tetapi Pengetahuan tentang Laut Masih Dicari ke Pusa Wilayah kepulauan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki semua daerah.

Opini ini mencatat bahwa sekitar 93 persen wilayah tersebut merupakan laut, dengan ribuan pulau dan posisi strategis di kawasan timur Indonesia. Wilayah ini juga berada dalam cakupan WPP 714, 715 dan 718.

Karena itu, pertanyaan yang lebih keras harus diajukan:

Mengapa wilayah yang kehidupan masyarakatnya begitu erat dengan laut belum menjadi salah satu pusat unggulan pendidikan dan penelitian kelautan nasional?

Mengapa penelitian tentang perikanan, rumput laut, terumbu karang, logistik kepulauan, teknologi pendinginan, pengolahan hasil laut, energi pesisir dan ekonomi masyarakat pulau kecil harus selalu bergantung pada pusat-pusat pengetahuan di luar wilayah?

Persoalan daerah sebenarnya bukan kekurangan bahan penelitian.

Masalahnya adalah keberanian negara menjadikan persoalan daerah sebagai sumber keunggulan nasional.

Jangan sampai sumber daya alam tetap berada di daerah, sementara pengetahuan, teknologi, nilai tambah dan keuntungan ekonominya justru terus diproduksi di tempat lain.

Itulah ketimpangan yang harus dihentikan.

Negara Jangan Hanya Mengirim Beasiswa, Kirim Juga Pengetahuan

Afirmasi pendidikan tidak boleh berhenti pada pemberian beasiswa.

Beasiswa penting, tetapi tidak cukup.

Wilayah kepulauan membutuhkan laboratorium yang layak, profesor dan peneliti yang kuat, hibah riset, fasilitas pendidikan, internet, perpustakaan, serta ekosistem industri dan inovasi.

Universitas Pattimura perlu terus diperkuat sebagai salah satu pusat unggulan kelautan nasional. Politeknik Perikanan Negeri Tual juga perlu memperoleh ruang yang lebih besar untuk berkembang sebagai pusat pendidikan vokasi dan inovasi teknologi perikanan kepulauan.

Yang dibutuhkan bukan sekadar meniru kampus besar di Jawa atau kota-kota pusat.

Yang dibutuhkan adalah kampus yang kuat karena memahami karakter kepulauan.

Kampus yang menjadikan persoalan masyarakat pesisir sebagai laboratorium kehidupan.

Kampus yang meneliti bagaimana nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan, bagaimana rumput laut dapat menghasilkan nilai tambah, bagaimana transportasi antarpulau diperbaiki, bagaimana energi terbarukan dikembangkan di wilayah pesisir, serta bagaimana masyarakat pulau kecil dapat membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya mencetak pencari kerja.

Perguruan tinggi harus menjadi mesin pencipta masa depan daerah.

Jangan Ciptakan “Brain Drain” dengan Uang Negara

Ada persoalan lain yang tidak boleh ditutup-tutupi.

Mahasiswa dari daerah dikirim keluar dengan biaya negara. Mereka memperoleh pendidikan, pengalaman dan jaringan yang lebih baik. Namun setelah lulus, tidak sedikit yang akhirnya membangun karier di pusat karena daerah asal belum memiliki laboratorium, industri, pembiayaan riset maupun lapangan kerja yang memadai.

Jika pola ini terus berlangsung, negara berpotensi membiayai pendidikan anak-anak terbaik daerah, tetapi manfaat terbesar dari keahlian mereka justru dinikmati wilayah lain.

Inilah yang perlu diantisipasi sebagai brain drain yang dibiayai negara.

Karena itu, program beasiswa afirmasi harus dirancang lebih jauh.

Negara tidak cukup bertanya: berapa IPK mahasiswa setelah lulus?

Negara juga harus bertanya: apa yang terjadi setelah mereka kembali?

Apakah tersedia laboratorium?

Apakah ada dana penelitian?

Apakah ada industri?

Apakah tersedia pembiayaan usaha?

Apakah ada ruang bagi doktor muda untuk menjadi peneliti?

Dan yang paling penting: apakah pulang ke daerah berarti pulang untuk membangun, atau justru kembali menjadi pengangguran terdidik?

Pusat Harus Berani Datang ke Timur

Sudah waktunya arah kebijakan dibalik.

Bukan hanya mengirim anak daerah ke pusat, tetapi juga mengirim pusat pengetahuan ke daerah.

Bukan hanya meminta mahasiswa kepulauan belajar di luar wilayah, tetapi membangun kondisi agar suatu hari mahasiswa dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri datang ke Kepulauan Kei dan wilayah kepulauan lainnya untuk belajar tentang laut, pulau-pulau kecil dan ekonomi biru.

Itulah bentuk pembangunan yang lebih adil.

Dosen dan tenaga kependidikan di wilayah kepulauan juga harus mendapatkan perhatian serius. Mereka menghadapi biaya hidup, transportasi dan logistik pendidikan yang tinggi, sementara fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, internet dan sarana riset masih terbatas. Beban tersebut harus diimbangi dengan kebijakan kesejahteraan dan dukungan fasilitas yang proporsional.

Bukan Minta Belas Kasihan, Tetapi Menuntut Keadilan

Dari Langgur, tuntutannya bukan meminta belas kasihan.

Yang diminta adalah keadilan.

Wilayah kepulauan tidak membutuhkan perlakuan istimewa hanya karena dianggap tertinggal. Yang dibutuhkan adalah desain kebijakan yang memahami bahwa karakter geografis kepulauan memang berbeda dengan wilayah daratan.

Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya cukup menjadi momentum untuk mengoreksi cara kita mengukur pembangunan.

Kemajuan Indonesia tidak boleh hanya dilihat dari gedung pencakar langit, jalan besar, kawasan industri atau pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota.

Ukuran yang lebih jujur adalah apakah seorang anak nelayan di Kepulauan Kei memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ilmuwan, insinyur, doktor, pengusaha atau profesor tanpa harus terlebih dahulu meninggalkan tanah kelahirannya.

Pada 17 Agustus, seluruh rakyat mengibarkan bendera yang sama.

Tetapi kesamaan warna merah dan putih tidak boleh berhenti sebagai simbol.

Kesempatan hidup di balik bendera itu juga harus dibuat lebih setara.

Sebab kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan.

Kemerdekaan juga berarti seorang anak di wilayah kepulauan memiliki hak untuk membangun masa depannya dari tanah kelahirannya sendiri.

Jika negara benar-benar ingin mewujudkan Indonesia Maju, maka setelah 81 tahun merdeka, sudah waktunya pusat datang ke timur.

Jangan terus meminta anak-anak kepulauan pergi mencari masa depan.

Bangun masa depan itu di kepulauan.

Merdeka Secara Politik, Belum Setara dalam pendidikan.

Editor : Bruce Elang