Aksi 1 Juli di Malang, AMP Bawa Isu HAM, PSN dan Hak Politik Papua ke Ruang Publik.

Tribun Nusantara

, 01 Juli 2026

Aksi 1 Juli di Malang, AMP Bawa Isu HAM, PSN dan Hak Politik Papua ke Ruang Publik.

MALANG Tribunnusantara-web.id – Tepat pada peringatan 55 tahun Proklamasi West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Front Rakyat Indonesia untuk Papua Merdeka (FRI-WP) se-Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di Kota Malang, Rabu (1/7/2026). Massa membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi yang mengkritik kebijakan negara di Tanah Papua.

Mengusung tema "Rakyat Bersatu Tolak PSN, Lawan Militerisme dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri", massa menilai Papua hingga kini masih berada dalam bayang-bayang pendekatan militer, ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta eksploitasi sumber daya alam yang dinilai mengorbankan masyarakat adat.

Dalam siaran pers yang dibagikan kepada media, AMP menyebut pembangunan yang terus didorong pemerintah di Papua justru dibarengi dengan meningkatnya kehadiran aparat keamanan, konflik bersenjata, pengungsian warga sipil, hingga berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

"Bagi kami, 55 tahun Proklamasi West Papua bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menjadi pengingat bahwa persoalan politik Papua belum pernah diselesaikan secara adil," demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap yang dibacakan massa aksi.

Selain menolak proyek PSN di berbagai wilayah Papua, massa juga menyoroti aktivitas perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi. Mereka menilai eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung tanpa memberikan keadilan bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sedikitnya 15 tuntutan kepada Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di antaranya penghentian PSN di seluruh Papua, penarikan militer organik maupun nonorganik, pembukaan akses bagi jurnalis nasional dan internasional, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, pembebasan tahanan politik, pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, hingga tuntutan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Sejumlah pengguna jalan tampak memperhatikan jalannya demonstrasi yang berlangsung di salah satu ruas jalan utama Kota Malang.

Melalui pesan yang dikirim kepada sejumlah media, panitia aksi berharap isu-isu Papua mendapat ruang pemberitaan yang lebih luas.

  "Kami berharap isu ini dapat memperoleh perhatian publik yang lebih luas melalui pemberitaan yang berimbang dan berpihak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap rakyat West Papua," tulis panitia dalam pesan pengantarnya kepada media.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Indonesia maupun instansi terkait atas berbagai tuntutan dan pernyataan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Korlap: Sil

Wakorlap: Berli

Pengirim Pesan: Mugi Bunai

Editor: Bruce Elang