Aksi Hari HAM di Sorong, Front Rakyat Papua Soroti 64 Tahun Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tribun Nusantara

, 10 Desember 2025

Tribunnusantara.web.id Sorong-Papua Barat Daya, Titik Kumpul Masa Aksi, Sorpus, Jalan Baru, Halte Dum, Malanu Depan Kios anda, Kilo 10 Lampu Merah, Alun-alun Aimas. Tujuan titik sentral Aksi, Depan Ellyn Studio, Jl. Basuki Rahmat, Remu Utara, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Kami minta untuk teman-teman Wartwan teman-teman media saja, untuk ada di depan untuk bisa mengambil video pernyataan sikap., Oke, untuk masa aksi dan juga warga masyarakat Papua yang ada di kota Sorong,

di kegiatan kita.

Dari hasil dari kegiatan kita hari ini kita akan membacakan sama-sama kepada rakyat bangsa Papua untuk sama-sama pernyataan sikap yang hari ini kami serang pada.

Untuk itu Komite Nasional Pembangunan Barat dan Pembangunan Barat wilayah Suara rakyat pernyataan sikap hari HAM sedunia 10 Desember 2025.

Pada hari Ham sedunia, KNPB  menelang diisi HAM di  fase darurat Dalam 2 tahun terakhir laporan lewat gereja dan lembaga HAM.

Menemukan pola baru berupa serangan udara dan pengebomam. Memaksa ribuan warga menarikan diri ke hutan tanpa makanan dan obat-obatan.

Pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil terus terjadi, termasuk kasus-kasus terbaru terhadap petani, pelajar, dan masyarakat agak yang ditembak hanya karena dianggap mencurigakan.

Di tengah situasi ini, kriminalisasi terhadap anak-anak dan pelajar Papua meningkat tajam. Anak usia 12 tahun ditangkap, diinterobasi, dendam pintar menakui keterlibat dalam kelompok kriminal. Dan sering mengalami penyiksaan lembaga gereja juga melaporkan kekerasan seksual oleh aparat terhadap perempuan Papua di daerah operasi militer yang dibiarkan tanpa proses hukum.

Pembunuhan budaya, kultural, raksasa.

Kolonialisme Indonesia di Papua, dibalik keterasan ini berdiri kepentingan industri ekstraktif yang menjadi jantanialisme Indonesia di Papua. Privat MC Moran terus menghasilkan bagi negara, sementara masyarakat Amume dan Komoro mengalami perempasan tanah adat dan kerusakan ekologis sejak 1970-an. Proyek-proyek wabu dengan potensi 8,171 juta orang emas CPT memicu operasi militer interaktif sejak 2019 yang menyebabkan gelombang pengungsian eksplosif sawit seluas 1,8 juta hektare di Povendigo, Sorong, Tamro,

Pusata WUHI serta Food State Project, IVE, memperlihatkan pola perempasan tanah, intibilasi aparat, dan kehancuran ekologis.

Dekara tidak sedang gagal, dekara secara sadar menggunakan keterasan sebagai instrumen pencari ekonomi kolonial, memasukkan pengambalian lahan atas adat untuk pos-pos militer yang semakin mempersepsi ruang hidup masyarakat adat.

Indonesia terus menuntut akses dan menolak pengawasan independen MSG, Balanesia, Spetro, Pacific Island Forum, PIRF, Amerika Celebration Pacific, ACV, dan kantor komisi HAM-PPB.

Dalam MEP berulang kali meminta akses kunjungan ke Papua untuk menilai situasi kemanusiaan. Namun, seluruhnya ditolak. Oleh Indonesia. Kenalatan sistematis ini memperkuat keyakinan bahwa Dekara sedang menyembunyikan kejahatan kemanusiaan yang berlangsung.

Karena itu, KNPB menyerukan atas komisi HAM PBB mempertajam tekanan, meningkatkan status pemantauan dan membuka jalan bagi resolusi resmi di Dewan HAM PBB tentang krisis kemanusiaan di Papua.

Informasi sektoral atau otonomi yang telah terbukti gagal. Penyesalan sejati hanya dapat melalui proses depolitisasi. Dan depolitisasi hanya sah jika dilakukan melalui referendum penentuan nasib sendiri yang beban, demokratis, dan dimonitor PPP.

Untuk itu, KNPB Wilayah Sorong, Menyampaikan  Menyampaikan tuntutan Strategis Sebagai berikut.

1.Untuk itu, KNPB  menyampaikan tuntutan strategis sebagai berikut. Satu, hentikan operasi reponfensif, serangan udara, dan penghubungan kampung dari pasukan non-organik dari Papua.

2.Buka akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan gemantau independen. Terima misi penterbangan, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan gemantau independen. Terima misi penterbangan.

3.Bebaskan seluruh tawanan politik Papua termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi.

4.Hentikan eksploitasi industri ekstraktif, trivot, blok wabu, sawit, food estates.

5.Hentikan pengambilan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer dan kembalikan tanah adat kepada pemiliknya.

6.Laksanakan reparasi dan restitusi tanah adat termasuk pemulihan wilayah yang hancur akibat operasi militer dan tambang.

7.Hentikan pemukaman kaya dan digital termasuk kriminalisasi simbol identitas dan kemutusan internet.

8.Bangun mekanisme pembentuan internasional jangka panjang

9.Termasuk mandat pelopor khusus BWB untuk masyarakat adat.

10.Laksanakan prosesi melalui referendum. Masuk sendiri sebagai langkah final dan sah untuk menyelesaikan atas konflik.

Pada hari HAM sedia ini, KNPB kembali menitaskan tidak keadilan keamanan atau martabat selama struktur kolonial dipertahankan.

(Jeri P. Degei)