Aktivis Desak Pemerintah Bangun BLK Berstandar Nasional di Mimika

Tribun Nusantara

, 29 Agustus 2026

Aktivis Desak Pemerintah Bangun BLK Berstandar Nasional di Mimika

TIMIKA Tribunnusantara-web.id — Aktivis Papua Deby Santoso mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar nasional di Mimika, Papua Tengah.29/8/26

Menurut Deby, kebutuhan tersebut semakin penting seiring besarnya kebutuhan tenaga kerja terampil di Mimika, khususnya pada sektor pertambangan, industri, konstruksi, jasa, dan sektor pendukung lainnya.

Ia menilai BLK tidak cukup hanya dibangun sebagai fasilitas fisik, tetapi harus mampu menyediakan pelatihan berbasis kompetensi, instruktur yang memadai, peralatan sesuai kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi, serta akses penempatan kerja.

“BLK harus menjadi jembatan antara pencari kerja lokal dengan kebutuhan industri. Jangan sampai masyarakat Mimika hanya menjadi penonton di tengah besarnya aktivitas ekonomi daerah,” ujar Deby.

Deby menyebut sekitar 14 ribu pencari kerja lokal menjadi gambaran besarnya kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Mimika. Angka tersebut, menurutnya, perlu diverifikasi dan diperbarui secara berkala melalui data resmi ketenagakerjaan agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan.

Ia juga menyoroti keberadaan fasilitas BLK di kawasan Jalan Baru, Timika, yang dinilai perlu dioptimalkan. Persoalan teknis, kelembagaan maupun status lahan, kata dia, harus diselesaikan melalui koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar fasilitas pelatihan yang telah tersedia tidak kehilangan fungsi strategisnya.

Amanat Regulasi

Dorongan pembangunan dan penguatan BLK memiliki landasan dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pelatihan kerja diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja. Pelatihan juga harus memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha serta mengacu pada standar kompetensi kerja.

Undang-undang tersebut juga memberikan hak kepada tenaga kerja untuk memperoleh dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan kerja. Pengakuan kompetensi dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

Dalam konteks Papua, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khusus Papua menempatkan percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian penting dari pelaksanaan Otonomi Khusus.

Sementara itu, PP Nomor 106 Tahun 2021 mengatur kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Dalam pembagian urusan ketenagakerjaan, pelayanan antar-kerja di kabupaten/kota dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP).

Pengelolaan pembangunan dalam kerangka Otsus juga harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel serta memiliki keberpihakan kepada OAP sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 107 Tahun 2021.

Selain itu, arah pembangunan Papua jangka panjang telah dituangkan dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041, yang menjadi kerangka pembangunan Papua dalam jangka 20 tahun.

Bukan Sekadar Bangun Gedung

Deby menegaskan, pembangunan BLK harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata dunia kerja di Mimika.

Program pelatihan, menurut dia, perlu diarahkan pada bidang-bidang yang memiliki peluang penyerapan tenaga kerja, termasuk mekanik, kelistrikan, pengelasan, alat berat, konstruksi, teknologi informasi, keselamatan kerja, serta keterampilan pendukung lainnya sesuai kebutuhan industri.

Pemerintah juga perlu melibatkan dunia usaha dan industri sejak tahap perencanaan sehingga lulusan BLK memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar gedung BLK, tetapi ekosistem pelatihan yang menghasilkan tenaga kerja lokal kompeten dan bersertifikat,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemkab Mimika, kementerian teknis, lembaga sertifikasi, serta dunia usaha dapat duduk bersama menyusun skema pembangunan dan pengelolaan BLK yang terintegrasi.

Dengan demikian, pembangunan BLK di Mimika dapat menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat posisi tenaga kerja lokal, khususnya OAP, di tengah pertumbuhan ekonomi daerah.

Editor: Bruce Elang