Anggaran MTQ Mimika 2023–2024 Disorot: Estimasi Puluhan Miliar, Rincian Belanja Jadi Tuntutan Publik

Tribun Nusantara

, 27 April 2026

Anggaran MTQ Mimika 2023–2024 Disorot: Estimasi Puluhan Miliar, Rincian Belanja Jadi Tuntutan Publik

Mimika, Tribunnusantara-web.id Pengelolaan anggaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Mimika tahun 2023–2024 menjadi sorotan publik. Minimnya keterbukaan data resmi membuat masyarakat mempertanyakan besaran anggaran serta rincian penggunaannya.28/04/26

Sejumlah warga menilai, kegiatan MTQ yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar seharusnya disertai transparansi penuh, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi anggaran. Namun hingga kini, dokumen rinci terkait hal tersebut belum dipublikasikan secara luas.

Estimasi Anggaran: Puluhan Miliar dalam Dua Tahun

Mengacu pada pola pembiayaan MTQ di berbagai daerah, anggaran kegiatan serupa umumnya berkisar antara Rp8 miliar hingga Rp15 miliar per tahun.

Dengan asumsi tersebut, total anggaran MTQ Mimika selama 2023–2024 diperkirakan berada di kisaran:

Rp16 miliar – Rp30 miliar (dua tahun)

Angka ini masih bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi seperti:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Rincian Pos Belanja Utama

Dalam struktur pembiayaan MTQ, terdapat sejumlah pos belanja yang diketahui menyerap anggaran signifikan.            

Berdasarkan perbandingan kegiatan serupa, rincian perkiraan biaya meliputi:

Sewa tenda & panggung utama: Rp2 miliar – Rp5 miliar

Konsumsi peserta & panitia: Rp1 miliar – Rp3 miliar

Akomodasi (hotel/penginapan): Rp1 miliar – Rp4 miliar

Transportasi & operasional: Rp500 juta – Rp2 miliar

Hadiah & pembinaan kafilah: Rp500 juta – Rp1,5 miliar

Jika dijumlahkan, sebagian besar anggaran terserap pada sektor jasa dan logistik.                        

Pos-pos ini dinilai rentan terhadap selisih harga apabila tidak diawasi secara transparan dan akuntabel.

Tiga Komponen Kunci yang Dipertanyakan

Sorotan publik mengerucut pada tiga komponen utama yang hingga kini belum terbuka secara jelas:

Total Anggaran Resmi (APBD 2023–2024)

Berapa nilai pasti yang dialokasikan dan berapa yang telah direalisasikan?

Nilai Kontrak Penyedia

Siapa pihak penyedia barang dan jasa?           Berapa nilai kontrak untuk tenda, konsumsi, dan event organizer?

Jumlah Peserta vs Biaya

Berapa jumlah kafilah yang didanai?

Sebagai ilustrasi: jika 300 peserta dengan biaya Rp1 juta per orang, maka total sekitar Rp300 juta.

Tanpa membuka tiga komponen ini, publik menilai sulit untuk mengukur efisiensi dan kewajaran penggunaan anggaran.

Desakan Transparansi dan Pengawasan

Masyarakat meminta pemerintah daerah segera membuka data secara utuh guna menghindari spekulasi yang berkembang. Keterbukaan dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, muncul pula dorongan agar aparat penegak hukum melakukan pengawasan apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran.            

Namun, langkah tersebut diharapkan tetap berbasis pada data dan dokumen resmi.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah daerah Kabupaten Mimika belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan.              Kondisi ini semakin memperkuat desakan publik agar informasi anggaran segera dibuka.

Publik berharap pemerintah daerah segera mempublikasikan dokumen penting seperti DPA, RKA, laporan realisasi anggaran, serta daftar kontrak penyedia barang dan jasa. Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan berbasis data.

Pada akhirnya, polemik ini bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi tentang transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara.

"Elang"