Anggaran Tak Boleh Muncul Tiba-Tiba, Wamendagri Ingatkan Pemda Jabar Sinkron dengan RKPD

Tribun Nusantara

, 16 April 2026

Bandung, TribunNusantara.web.id | Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengingatkan pemerintah daerah di Jawa Barat agar tidak lagi menyusun program yang “ujug-ujug” muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa jejak dalam dokumen perencanaan resmi. Setiap rupiah anggaran, katanya, harus berpijak pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pesan itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 di Bale Gede, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu, 15 April 2026. Di hadapan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Wiyagus menegaskan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

“Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD yang tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya,” ujarnya.

Menurut dia, disiplin perencanaan menjadi kunci agar arah pembangunan dari pusat hingga daerah tetap selaras. Dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mesti mengacu pada arah pembangunan nasional. Tanpa sinkronisasi itu, kebijakan rawan tumpang tindih dan efektivitas anggaran tergerus.

Wiyagus menilai, konsistensi tersebut bukan semata urusan administratif. Ia menyebutnya sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Perencanaan yang matang, kata dia, akan memudahkan pengawasan dan memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti kinerja ekonomi Jawa Barat sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Bahkan pada triwulan keempat, laju pertumbuhan menembus 5,85 persen.

Capaian tersebut, menurut Wiyagus, patut diapresiasi. Namun ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat masih berada di angka 6,77 persen—angka yang relatif tinggi dibanding sejumlah daerah lain.

“Ini menjadi catatan penting agar laju ekonomi kita ke depan lebih inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal,” katanya.

Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu sejalan dengan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, penyusunan program dalam RKPD dan APBD mendatang perlu diarahkan pada sektor-sektor yang padat karya dan memiliki efek berganda terhadap ekonomi lokal.

Dalam konteks mendukung program prioritas nasional Asta Cita, Wiyagus turut mengapresiasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat. Namun ia mengingatkan bahwa percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) menjadi prasyarat yang tak bisa ditawar.

“Sertifikasi ini adalah syarat mutlak. Bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Wiyagus mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran. Ia berharap setiap kebijakan dan program yang dirancang benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

“Mari kita bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat menuju Provinsi Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.