APBD Mimika 2026 Mandek Total, Pengusaha Papua Semprot OPD: Jangan Kenyang di Balik Meja Saat Rakyat Menjerit!

Tribun Nusantara

, 19 Mei 2026

APBD Mimika 2026 Mandek Total, Pengusaha Papua Semprot OPD: Jangan Kenyang di Balik Meja Saat Rakyat Menjerit!

Timika Tribunnusantara-web.id — Kemarahan publik terhadap mandeknya proyek APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 akhirnya meledak. Para pengusaha Papua di Mimika resmi melayangkan surat pengaduan keras kepada Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, setelah mayoritas proyek pemerintah hingga kini belum juga bergerak di lapangan.19/05/2026

Ironisnya, berdasarkan data resmi pemerintah daerah, realisasi penyerapan APBD hingga pertengahan Mei 2026 baru berada di kisaran 11,38 persen. Angka itu dinilai memalukan untuk daerah dengan anggaran jumbo seperti Mimika.

Sementara rakyat menunggu pekerjaan, pengusaha lokal menunggu tender, dan tenaga kerja Papua berharap proyek segera berjalan, birokrasi justru dinilai sibuk berkutat di ruang rapat dan tumpukan administrasi.

“Ini bukan lagi keterlambatan biasa. Ini kelumpuhan birokrasi yang nyata dan sangat memukul ekonomi rakyat,” tegas para pengusaha dalam surat pengaduannya.

Mereka menilai OPD teknis gagal menunjukkan keseriusan menjalankan program pembangunan. Proyek-proyek fisik yang seharusnya sudah mulai dikerjakan justru masih tertahan di tahapan tender yang tak kunjung selesai.

Akibatnya, perputaran ekonomi di tingkat distrik dan kampung nyaris lumpuh. Pengusaha lokal kehilangan kesempatan kerja, masyarakat kehilangan penghasilan, sementara pemerintah dinilai hanya pandai bicara soal pembangunan tanpa realisasi nyata di lapangan.

“Jangan kenyang di balik meja dan pendingin ruangan saat rakyat di bawah menjerit menunggu pekerjaan,” kecam mereka tajam.

Para pengusaha juga memperingatkan adanya potensi permainan lama yang terus berulang setiap tahun: proyek sengaja diperlambat di awal tahun lalu dipaksakan dikerjakan menjelang tutup anggaran demi menghabiskan APBD.

Pola seperti itu dinilai sangat berbahaya karena rawan melahirkan proyek asal jadi, pekerjaan berkualitas buruk, hingga dugaan bancakan anggaran yang merugikan rakyat.

“Kalau proyek dikejar di akhir tahun, kualitas pasti hancur. Yang penting cair, rakyat urusan belakangan. Ini yang harus dibongkar DPRK,” tegas mereka.

Dalam surat tersebut, DPRK Mimika didesak segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD teknis melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka agar publik mengetahui siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas mandeknya pembangunan.

Mereka juga meminta DPRK tidak sekadar menjadi penonton, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif yang dinilai gagal menggerakkan APBD.

“Jangan sampai triliunan rupiah APBD hanya parkir di kas daerah sementara rakyat Papua tetap hidup susah dan pembangunan mati suri,” bunyi pernyataan tersebut.

Surat pengaduan itu ditembuskan kepada Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika, serta Inspektorat Kabupaten Mimika.

Kini publik menunggu: apakah DPRK Mimika berani membongkar bobroknya kinerja OPD dan TAPD, atau justru ikut larut dalam budaya diam saat pembangunan daerah lumpuh di depan mata rakyat sendiri.

*Singa*