APBD Mimika Rp5,6 Triliun “Tidur” di Bank, Serapan Baru 12 Persen di Mei 2026: Ada Apa dengan Kepemimpinan Bupati Joel?

Tribun Nusantara

, 22 Mei 2026

APBD Mimika Rp5,6 Triliun “Tidur” di Bank, Serapan Baru 12 Persen di Mei 2026: Ada Apa dengan Kepemimpinan Bupati Joel?

Timika Tribunnusantara-web.id  APBD Kabupaten Mimika Tahun 2026 sebesar Rp5,6 triliun telah diketuk sejak Desember 2025. Namun ironisnya, hingga memasuki Mei 2026, realisasi anggaran disebut baru berada di kisaran 12 persen. Situasi ini memantik kritik keras publik karena dinilai menunjukkan lemahnya manajemen pemerintahan dan buruknya eksekusi program pembangunan daerah.

Jika benar serapan anggaran baru 12 persen dalam lima bulan pertama, maka ini bukan lagi sekadar keterlambatan teknis, melainkan alarm serius terhadap tata kelola pemerintahan daerah.22/05/2026

Secara normal, pada Triwulan I pemerintah daerah seharusnya sudah mencapai minimal 20–25 persen realisasi anggaran. Bahkan memasuki Triwulan II, target kumulatif ideal berada di angka 45–50 persen. Artinya, kondisi Mimika saat ini sangat jauh dari standar normal pengelolaan APBD.

Pertanyaannya sederhana:

Untuk apa APBD ditetapkan cepat kalau pelaksanaannya justru lambat?

Publik kini mulai menyoroti apakah pemerintah benar-benar siap menjalankan program pembangunan, atau justru hanya sibuk dengan urusan birokrasi dan kepentingan internal kekuasaan.

Sebab hingga Mei 2026, masyarakat belum melihat geliat pembangunan yang signifikan. Banyak proyek fisik belum berjalan, tender belum jelas, sementara uang daerah diduga hanya “parkir manis” di perbankan.

Kondisi ini semakin memunculkan tanda tanya besar terhadap kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. Pasalnya, persoalan rendahnya serapan anggaran disebut bukan baru kali ini terjadi.

Publik pun mulai bertanya:

Apakah DPA seluruh OPD sebenarnya sudah selesai?

Mengapa tender proyek belum bergerak maksimal?

Apakah ada persoalan administrasi yang belum dibereskan?

Ataukah memang birokrasi pemerintahan sedang tidak sehat?

Lebih tajam lagi, masyarakat menilai alasan klasik seperti revisi administrasi, penyesuaian harga satuan, hingga sinkronisasi sistem keuangan sudah tidak relevan jika terus dipakai setiap tahun.

“Kalau alasan terus diputar seperti kaset rusak, lalu kapan rakyat menikmati pembangunan? APBD besar tapi kegiatan nihil. Yang tumbuh justru bunga bank, bukan kesejahteraan masyarakat,” kritik salah satu aktivis di Timika.

Publik Mimika kini mendesak BPKAD, TAPD, dan seluruh OPD untuk terbuka menjelaskan:

1. Berapa realisasi riil APBD Mimika per April 2026?

2. Kenapa sampai Mei serapan masih sangat rendah?

3. Kapan seluruh proyek fisik mulai dilelang di LPSE?

4. Siapa yang harus bertanggung jawab atas keterlambatan ini?

Karena jika persoalan serapan anggaran terus berulang dari tahun ke tahun, maka yang dipertanyakan bukan lagi sistemnya, melainkan kapasitas kepemimpinannya.

APBD Rp5,6 triliun seharusnya menjadi mesin percepatan pembangunan dan penggerak ekonomi rakyat. Tetapi jika hingga pertengahan tahun anggaran justru belum bergerak maksimal, publik wajar bertanya:

Kata MJ.Ada apa sebenarnya dengan pemerintahan Bupati Joel

Editor : Bruce Elang