APBD Rp5,6 Triliun Diduga Jadi Ladang Bancakan Elite, Rakyat Mimika Menjerit

Tribun Nusantara

, 21 Mei 2026

APBD Rp5,6 Triliun Diduga Jadi Ladang Bancakan Elite, Rakyat Mimika Menjerit

Mimika Tribunnusantara-web.id  — Kabupaten Mimika yang selama ini dikenal sebagai “daerah basah” dengan APBD mencapai Rp5,6 triliun, kini justru menjadi sorotan tajam publik akibat rentetan dugaan korupsi, nepotisme, dan praktik kekuasaan yang dinilai semakin brutal di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.

Di tengah janji pembangunan dan slogan kesejahteraan rakyat, masyarakat justru menyaksikan birokrasi yang disebut-sebut dipenuhi kepentingan kelompok, permainan jabatan, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang nilainya fantastis.21/05/2026

Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang seharusnya menjadi instrumen penyelamatan rakyat Papua kini dinilai berubah menjadi panggung elite untuk menguras uang negara secara berjamaah.

Satu per satu dugaan kasus mulai menjadi pembicaraan publik:

Dugaan pengadaan pesawat dan helikopter yang hingga kini menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Polemik kegiatan MTQ yang disebut-sebut berbau jual beli jabatan dan permainan keluarga.

Dugaan proyek penyediaan lahan 150 hektare di enam distrik senilai Rp22,5 miliar pada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang dipertanyakan transparansinya.

Pembayaran penyelesaian lahan Petrosea Rp11 miliar yang dinilai janggal.

Rotasi jabatan birokrasi yang dianggap bukan berdasarkan kompetensi, tetapi kedekatan politik dan nepotisme terang-terangan.

Dugaan dana hibah Pilkada Rp28 miliar yang kini menjadi perhatian publik.

Jika seluruh dugaan itu benar, maka potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp92,5 miliar. Angka yang cukup untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan kampung, hingga memberdayakan masyarakat asli Papua yang selama ini hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Yang paling memprihatinkan, publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap arah pemerintahan daerah. Banyak pihak menilai Mimika saat ini tidak sedang dikelola untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih menyerupai arena perebutan kekuasaan dan distribusi proyek bagi lingkaran tertentu.

Birokrasi dinilai makin rusak. Jabatan strategis disebut bukan lagi milik orang yang kompeten, melainkan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Meritokrasi mati, profesionalisme lumpuh, sementara praktik balas jasa politik semakin vulgar dipertontonkan di depan publik.

Ironisnya, semua itu terjadi di daerah dengan anggaran triliunan rupiah. Rakyat masih menghadapi kesulitan pelayanan dasar, pembangunan yang tersendat, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial yang terus melebar.

Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum. Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK didesak turun tangan mengusut seluruh dugaan kasus tanpa pandang bulu. Sebab jika hukum terus diam, maka rakyat akan semakin percaya bahwa korupsi di Mimika bukan lagi sekadar dugaan — melainkan telah menjadi budaya kekuasaan.

Editor : Bruce Elang