APBD Rp5,6 TRILIUN, TAPI MIMIKA DIPENUHI BAU KORUPSI: RAKYAT MULAI BERTANYA, OTSUS UNTUK SIAPA?

Tribun Nusantara

, 12 Mei 2026

APBD Rp5,6 TRILIUN, TAPI MIMIKA DIPENUHI BAU KORUPSI: RAKYAT MULAI BERTANYA, OTSUS UNTUK SIAPA?

MIMIKA, PAPUA TENGAH, Tribunnusantara-web.id Kabupaten Mimika yang selama ini dikenal sebagai “kabupaten emas” dengan APBD fantastis mencapai Rp5,6 triliun kini justru diterpa badai krisis kepercayaan publik. Di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong (JOEL), berbagai dugaan korupsi, nepotisme, permainan jabatan, hingga pengelolaan anggaran yang dinilai amburadul mulai meledak satu per satu ke permukaan.

Rakyat mulai muak.

Otonomi Khusus (Otsus) yang seharusnya menjadi jalan penyelamatan dan kesejahteraan Orang Asli Papua kini dianggap berubah menjadi panggung elite berburu proyek, jabatan, dan kekuasaan.

Di tengah rakyat kecil yang masih berjuang dengan kesulitan ekonomi, dugaan pemborosan dan permainan anggaran justru diduga tumbuh subur di lingkar kekuasaan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Beberapa kasus yang kini menjadi sorotan publik antara lain:

1. PESAWAT DAN HELIKOPTER PEMDA: ASET ATAU BEBAN?

Publik mempertanyakan nasib pesawat dan helikopter milik Pemda Mimika yang nilainya fantastis, tetapi manfaatnya bagi rakyat nyaris tak terlihat. Isu tunggakan, perawatan, hingga dugaan pemborosan anggaran terus menjadi pembicaraan panas di tengah masyarakat.

Rakyat bertanya: Apakah aset daerah dipelihara untuk pelayanan publik atau hanya menjadi simbol kemewahan penguasa?

2. MTQ ATAU PANGGUNG JUAL BELI JABATAN?

Pelaksanaan MTQ yang seharusnya menjadi kegiatan religius kini ikut terseret isu dugaan permainan jabatan dan relasi kekuasaan suami-istri dalam lingkar pemerintahan.

Ironis. Acara keagamaan yang mestinya menjaga moral justru disebut-sebut menjadi ruang transaksi kepentingan.

3. PROYEK LAHAN Rp22,5 MILIAR: TANAH RAKYAT ATAU LADANG UANG?

Dinas Pertanian dan Perkebunan disorot terkait proyek penyediaan lahan 150 hektare di enam distrik dengan nilai mencapai Rp22,5 miliar.

Publik mulai mempertanyakan: Di mana lahannya? Apa hasilnya? Siapa yang menikmati anggarannya?

Belum lagi isu perpanjangan masa pensiun pejabat tertentu yang dianggap sarat kepentingan dan permainan kekuasaan birokrasi.

4. TANAH PETROSEA Rp11 MILIAR: SIAPA BERMAIN?

Penyelesaian pembayaran tanah Petrosea senilai Rp11 miliar juga memunculkan tanda tanya besar. Transparansi proses pembayaran dinilai kabur dan minim penjelasan terbuka kepada masyarakat.

5. ROTASI JABATAN: BIROKRASI ATAU KERAJAAN KELUARGA?

Rotasi jabatan di lingkungan Pemda Mimika kini menjadi gunjingan panas masyarakat. Dugaan nepotisme dan praktik “orang dekat mendapat kursi” semakin terang-terangan terlihat.

Birokrasi dinilai tidak lagi berjalan berdasarkan kompetensi, tetapi kedekatan dan kepentingan kelompok.

Akibatnya: Profesionalisme hancur. Kepercayaan ASN runtuh. Rakyat makin kecewa.

6. DANA HIBAH PILKADA Rp28 MILIAR: MENGALIR KE MANA?

Dana hibah Pilkada Kabupaten Mimika sebesar Rp28 miliar kini mulai dipertanyakan publik. Transparansi penggunaan anggaran dinilai lemah dan memicu kecurigaan di tengah masyarakat.

Jika seluruh dugaan persoalan ini dijumlahkan, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp92,5 miliar.

Namun kerugian terbesar bukan hanya soal uang.

Yang paling hancur adalah kepercayaan rakyat.

Masyarakat mulai melihat bahwa Otsus di Mimika bukan lagi alat kesejahteraan rakyat Papua, melainkan berubah menjadi mesin kekuasaan elite.

APBD besar. Dana Otsus besar. Tetapi rakyat masih melihat jalan rusak, pelayanan amburadul, birokrasi kacau, dan dugaan korupsi terus bermunculan.

Kini desakan kepada aparat penegak hukum semakin keras. KPK, Kejaksaan Agung, hingga aparat pusat diminta turun tangan sebelum Mimika benar-benar tenggelam dalam kubangan korupsi berjamaah.

Karena bagi rakyat kecil di tanah Papua, penderitaan mereka terasa semakin pahit ketika uang triliunan justru diduga habis di meja kekuasaan.

(*****)