APBD TRILIUNAN TERANCAM JADI PANJANGAN, RP: KERAGUAN PEMDA BISA LUMPUHKAN PEMBANGUNAN MIMIKA

Tribun Nusantara

, 02 Juni 2026

APBD TRILIUNAN TERANCAM JADI PANJANGAN, RP: KERAGUAN PEMDA BISA LUMPUHKAN PEMBANGUNAN MIMIKA

MIMIKA Tribunnusantara-web.id – Kemandekan proses tender proyek fisik tahun 2026 mulai memunculkan kemarahan publik. Di saat masyarakat menunggu pembangunan bergerak, Pemerintah Kabupaten Mimika justru dinilai masih berkutat pada persoalan kenaikan harga satuan material tanpa keputusan yang jelas.02/06/2026

Pengamat pembangunan daerah, RP, menilai sikap pemerintah yang terus menunggu stabilitas harga material merupakan langkah yang keliru dan berisiko menyeret pembangunan daerah ke jurang kegagalan.

Menurut RP, hanya ada dua pilihan yang bisa diambil Pemda Mimika. Pertama, mengurangi volume pekerjaan agar menyesuaikan kenaikan harga satuan. Kedua, memberikan surat jaminan kepada kontraktor bahwa selisih biaya akibat fluktuasi harga material akan dihitung dan dibayarkan melalui APBD Perubahan.

Namun dalam kondisi saat ini, RP menegaskan opsi kedua adalah jalan yang paling masuk akal jika pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan pembangunan tahun 2026.

"Pemda jangan bermimpi harga akan stabil dalam waktu dekat. Sampai pertengahan Juni pun tidak ada jaminan harga material turun. Yang ada justru kemungkinan harga semakin melonjak. Kalau terus menunggu, sama saja menunggu mukjizat," tegas RP.

Ia menilai alasan fluktuasi harga tidak boleh dijadikan tameng untuk menunda pengambilan keputusan. Sebab setiap hari yang terbuang akan mempersempit waktu pelaksanaan proyek dan memperbesar risiko kegagalan pembangunan.

"Kontraktor tidak bisa bekerja dengan ketidakpastian. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan kepastian anggaran. Kalau pemerintah terus ragu-ragu, jangan salahkan kontraktor jika memilih mundur atau tidak ikut tender," katanya.

RP bahkan mengingatkan bahwa apabila situasi ini terus dibiarkan, Mimika berpotensi menghadapi skenario yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya: proyek terlambat, pekerjaan terburu-buru di akhir tahun, kualitas menurun, dan sebagian kegiatan terancam gagal dilaksanakan.

"Jangan sampai APBD triliunan rupiah hanya menjadi angka di atas kertas karena pemerintah tidak berani mengambil keputusan. Rakyat tidak makan alasan. Rakyat menunggu hasil pembangunan yang nyata," kritiknya.

Menurut RP, yang dibutuhkan saat ini bukan rapat demi rapat tanpa ujung, melainkan keberanian politik dan keberanian administratif untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha konstruksi.

"Semakin lama Pemda mengulur waktu, semakin besar potensi kerugian daerah. Kalau sampai proyek-proyek strategis kembali mangkrak, publik berhak mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan itu," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera bertindak sebelum kesempatan menyelamatkan pembangunan tahun 2026 benar-benar hilang.

"Pilihannya sederhana: ambil keputusan sekarang atau bersiap menjelaskan kepada rakyat mengapa pembangunan kembali gagal. Jangan jadikan ketidakpastian harga sebagai alasan untuk membiarkan pembangunan lumpuh. Mimika tidak bisa dibangun dengan keraguan," pungkas RP.

Editor : Bruce Elang