BAJU ASN Rp18,6 MILIAR DI MIMIKA DIDUGA JADI LADANG BISNIS KELUARGA PENGUASA

Tribun Nusantara

, 22 Mei 2026

BAJU ASN Rp18,6 MILIAR DI MIMIKA DIDUGA JADI LADANG BISNIS KELUARGA PENGUASA

Timika Tribunnusantara-web.id — Aroma busuk dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menyeruak dari lingkaran kekuasaan Pemerintah Kabupaten Mimika. Kali ini sorotan publik tertuju pada proyek pengadaan pakaian dinas ASN bernilai fantastis Rp18,6 miliar yang diduga dikuasai oleh keluarga dekat Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Proyek pengadaan 9.300 stel pakaian dinas ASN dengan harga sekitar Rp2 juta per stel itu disebut dipercayakan kepada penjahit Kanisius sebagai pemenang tender. Namun yang membuat publik geram, proyek bernilai puluhan miliar tersebut diduga tidak lepas dari campur tangan saudara kandung orang nomor satu di Mimika.

Di tengah jeritan masyarakat soal ekonomi, jalan rusak, pelayanan kesehatan yang amburadul, hingga minimnya realisasi program pembangunan, uang rakyat justru diduga mengalir deras ke lingkaran keluarga penguasa lewat proyek seragam ASN.

Ironisnya lagi, Ikatan Penjahit Indonesia (IPI) yang sebelumnya dijanjikan ruang oleh Johannes Rettob saat kampanye Pilkada kini merasa hanya dimanfaatkan sebagai alat politik. Janji manis pemberdayaan penjahit lokal perlahan berubah menjadi kekecewaan besar.

Padahal saat kampanye, Joel disebut berkomitmen bahwa pekerjaan jahitan pakaian ASN akan diberikan kepada IPI karena organisasi tersebut ikut berjuang memenangkan dirinya dalam kontestasi politik. Namun setelah berkuasa, proyek jumbo justru diduga berputar di kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

Tak berhenti di situ, sumber yang diperoleh media ini menyebut sekitar 220 stel pakaian yang menjadi jatah IPI kembali diambil. Rinciannya terdiri dari 128 stel milik Bappenda dan sekitar 100 stel untuk Satpol PP, dengan nilai ratusan juta rupiah.

Yang lebih mengejutkan, proyek serupa kabarnya kembali disiapkan masuk dalam APBD Perubahan. Bukan jumlah kecil, melainkan kembali 9.300 stel pakaian keki dan 9.300 stel seragam hitam putih. Jika skenario ini berjalan mulus, maka publik patut menduga praktik bancakan anggaran sedang dipersiapkan secara sistematis dan berjilid.

Publik kini mempertanyakan, apakah APBD Mimika benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau telah berubah menjadi mesin bisnis keluarga dan kroni kekuasaan?

“Ini bukan lagi sekadar konflik kepentingan. Kalau benar keluarga penguasa bermain dalam proyek miliaran dan janji kepada penjahit lokal diabaikan, maka dugaan KKN-nya sangat terang,” ungkap salah satu sumber.

Situasi ini memunculkan desakan keras agar aparat penegak hukum tidak tutup mata. Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK diminta segera mengusut proses tender, aliran dana, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan dan gratifikasi dalam proyek tersebut.

Kata RPK bahwa rakyat Mimika sudah terlalu lama dipaksa menonton elit berpesta proyek di atas penderitaan masyarakat.

Sebelum berita di tayang,redaksi sudah konfirmasi ke Pemda via tlp seluler dan WathcAAp,namun tak direspon.

Editor : Bruce Elang