Bangun Budaya Sadar Bencana dari Ohoi ke Pesisir

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 08 April 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Bangun Budaya Sadar Bencana dari Ohoi ke Pesisir

Langgur, TribunNusantara.web.id | Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong lahirnya budaya sadar bencana di Kecamatan Kei Kecil Timur, wilayah yang dikenal indah sekaligus rawan ancaman alam. Ajakan itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun melalui Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam dalam kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di Rumaat, Rabu, 8 April 2026.

Di hadapan aparat ohoi, tokoh adat, tokoh agama, dan warga, pemerintah daerah mengingatkan bahwa hidup di bentang kepulauan berarti berdampingan dengan risiko. Kei Kecil Timur, dengan garis pantai panjang dan perairan terbuka, menghadapi potensi cuaca ekstrem, gelombang pasang, angin kencang, angin puting beliung, gempa bumi, hingga tsunami.

“Ancaman tidak selalu bisa diprediksi. Karena itu, kesiapsiagaan bukan menunggu bencana, melainkan memastikan kita siap saat ia datang,” kata Hanubun dalam sambutan tertulisnya.

Pemerintah menekankan bahwa pengetahuan dasar kebencanaan harus menjangkau hingga tingkat paling bawah. Kepala ohoi disebut sebagai garda terdepan ketika situasi darurat terjadi. Dalam praktiknya, warga akan lebih dulu mendatangi pemimpin terdekat sebelum aparat di tingkat kecamatan atau kabupaten.

“Dalam keadaan genting, masyarakat tidak mencari bupati atau camat. Mereka datang ke kepala ohoi. Karena itu, pemahaman mitigasi menjadi bagian dari tanggung jawab pelayanan,” ujar Hanubun.

Mitigasi yang dimaksud tak sebatas jalur evakuasi atau simulasi. Pemerintah mendorong perubahan pola pikir kolektif: membiasakan warga mengenali tanda bahaya, menyimpan nomor darurat, memahami titik kumpul, hingga menjaga lingkungan pesisir dari kerusakan yang memperparah dampak bencana.

Kegiatan KIE, menurut pemerintah daerah, bukan seremoni tahunan. Ia dirancang sebagai ruang berbagi pengetahuan sekaligus membangun jejaring koordinasi. Penanggulangan bencana, kata Hanubun, menuntut kerja lintas unsur pemerintah ohoi, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, tenaga teknis, dan masyarakat.

Koordinasi yang lemah kerap menjadi celah saat krisis datang. Sebaliknya, komunikasi yang rapi dan komando yang jelas dapat meminimalkan korban dan kerugian. “Kekuatan kita ada pada kebersamaan,” katanya.

Di wilayah Kei, kearifan lokal seperti gotong royong dan solidaritas antar-marga dinilai sebagai modal sosial yang tak ternilai. Pemerintah berharap nilai-nilai itu tidak luntur oleh perubahan zaman. Dalam konteks kebencanaan, semangat kebersamaan dapat mempercepat evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemulihan pascabencana.

Pemkab Maluku Tenggara, lanjut Hanubun, berkomitmen memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui langkah struktural dan nonstruktural. Di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan infrastruktur, serta edukasi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Ajakan itu bermuara pada satu gagasan: menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya, bukan respons musiman.

“Kita tidak berharap bencana datang. Tapi kita wajib siap. Mari bekerja dengan hati untuk melindungi masyarakat Maluku Tenggara,” ujar Hanubun.

Di tengah perubahan iklim dan dinamika alam yang kian sulit ditebak, pesan itu menjadi pengingat bahwa ketangguhan tidak lahir dari kepanikan, melainkan dari kebiasaan untuk waspada. Dari ohoi ke pesisir, dari rumah ke rumah.