BBM Bersubsidi Tual Tak Cukup Diawasi: Dr Ely Dorong Pemkot Terapkan Model 6P dan Lindungi Daya Beli Rakyat

Tribun Nusantara

, 27 Agustus 2026

BBM Bersubsidi Tual Tak Cukup Diawasi: Dr Ely Dorong Pemkot Terapkan Model 6P dan Lindungi Daya Beli Rakyat

TUAL Tribunnusantara-web.id — Persoalan BBM bersubsidi di Kota Tual dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperketat pengawasan terhadap SPBU. Pemerintah Kota Tual dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari ketepatan sasaran subsidi, pengawasan distribusi, perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah, pengendalian inflasi hingga kebijakan ekonomi yang menyesuaikan karakteristik wilayah kepulauan.27/8/26

Pandangan tersebut disampaikan Dr. Ely Steven Ingratubun, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Doktoral? — catatan: nama resmi perguruan tinggi sebaiknya disesuaikan sebelum publikasi — yang juga dikenal sebagai akademisi pemerhati bidang ekonomi, perencanaan dan pembangunan daerah.

Menurut Ely, persoalan BBM bersubsidi harus dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi daerah yang memiliki efek berantai terhadap harga barang, biaya transportasi, aktivitas masyarakat, serta daya beli kelompok berpenghasilan rendah.

“Persoalan BBM bersubsidi di Kota Tual tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperketat pengawasan SPBU. Harus ada pendekatan yang menggabungkan pengawasan, ketepatan sasaran subsidi, perlindungan konsumen atau rakyat miskin, pengendalian inflasi dan kebijakan ekonomi kepulauan,” ujarnya.

Inflasi Menurun, Tetapi Tekanan Harga Masih Harus Diwaspadai

Ely menilai kondisi Kota Tual memang membutuhkan perhatian khusus.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Kota Tual pada Januari 2026 sebesar 7,97 persen, kemudian turun menjadi 6,77 persen pada Februari dan 5,69 persen pada Maret 2026.

Meski tren inflasi menurun, tekanan pada sejumlah kelompok pengeluaran masih cukup tinggi.

Pada Maret 2026, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan 10,32 persen, sementara kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 8,23 persen secara tahunan.

Menurut Ely, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan energi, distribusi barang dan daya beli masyarakat tidak dapat dipisahkan dari agenda pengendalian inflasi daerah.

Di sisi lain, pemerintah pusat pada April 2026 memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, tidak dinaikkan hingga 31 Desember 2026. Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan perkembangan harga minyak dunia.

“Artinya, persoalannya bukan semata-mata apakah harga BBM dinaikkan atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana subsidi yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Ely.

Jangan Sampai Rakyat Kecil Sulit Mendapat BBM

Menurut Ely, sedikitnya terdapat empat aspek yang perlu menjadi perhatian Pemkot Tual.

Pertama, ketepatan sasaran subsidi.

Jangan sampai masyarakat kecil harus menghadapi antrean panjang atau kesulitan memperoleh BBM, sementara pihak yang tidak menjadi sasaran subsidi justru memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah besar.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendataan dan memastikan distribusi BBM sesuai dengan kebutuhan serta kelompok penerima yang menjadi sasaran.

Kedua, pengawasan distribusi.

Ely menilai TPID tidak seharusnya hanya bergerak ketika muncul persoalan atau kelangkaan.

“Pengawasan harus dibangun secara rutin, berbasis data dan mampu mendeteksi potensi persoalan sebelum menjadi masalah besar,” katanya.

Pemkot Tual sendiri telah melakukan sidak TPID ke SPBU pada Mei 2026 untuk mengecek ketersediaan, kualitas dan takaran BBM. Pemerintah daerah menyatakan hasil pemeriksaan kualitas dan kuantitas BBM sesuai ketentuan.

Namun, menurut Ely, langkah tersebut perlu dikembangkan menjadi sistem pengawasan berkelanjutan.

Ketiga, karakteristik Tual sebagai wilayah kepulauan.

Biaya transportasi dan distribusi barang di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, kebijakan nasional yang bersifat umum perlu diterjemahkan di tingkat daerah dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan struktur ekonomi masyarakat kepulauan.

Keempat, daya beli masyarakat.

Menurut Ely, kebijakan efisiensi anggaran maupun berbagai kebijakan fiskal dan pungutan tidak boleh menimbulkan tekanan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan biaya transportasi maupun harga barang.

Dr Ely Tawarkan Model 6P

Sebagai solusi konkret, Ely menawarkan “Model 6P Pengendalian BBM Bersubsidi Kota Tual.”

Model tersebut terdiri atas:

P1 — Pendataan.

Membangun data kebutuhan dan kelompok pengguna BBM bersubsidi secara lebih akurat.

P2 — Pengawasan.

Memperkuat pengawasan SPBU dan jalur distribusi secara rutin serta berbasis risiko.

P3 — Pengendalian.

Membangun sistem deteksi dini terhadap potensi kelangkaan, gangguan pasokan dan penyimpangan distribusi.

P4 — Perlindungan.

Memastikan masyarakat berpenghasilan rendah, nelayan, pelaku UMKM dan kelompok rentan tetap memperoleh akses terhadap energi dan transportasi.

P5 — Pengaduan Publik.

Menyediakan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.

P6 — Publikasi.

Mendorong keterbukaan informasi mengenai ketersediaan, distribusi, hasil pengawasan serta langkah pemerintah dalam menangani persoalan BBM.

“Kalau enam aspek ini berjalan, pengawasan tidak lagi hanya bersifat reaktif. Pemerintah bisa bergerak berdasarkan data dan melakukan intervensi sebelum masalah membesar,” jelasnya.

TPID Jangan Berhenti Sebagai “Tim Sidak”

Ely juga mengingatkan agar TPID Kota Tual tidak berhenti pada kegiatan inspeksi lapangan.

Menurutnya, sidak memang penting, tetapi harus menjadi bagian dari sistem yang lebih besar.

TPID harus bergerak dari pola “sidak–menemukan masalah–memberikan teguran” menuju pola “data–deteksi dini–pencegahan–intervensi–evaluasi.”

Pemkot Tual sendiri telah melakukan High Level Meeting TPID pada 11 Agustus 2026 yang membahas pengendalian inflasi, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, ketahanan pangan dan risiko cuaca terhadap ekonomi daerah.

Menurut Ely, forum tersebut harus menghasilkan tindakan konkret.

“TPID harus menjadi pusat pengendalian ekonomi daerah, bukan hanya tim inspeksi. Apa yang dibahas dalam forum harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata,” tegasnya.

Efisiensi Anggaran Harus Tetap Pro-Rakyat

Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Ely menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh berarti mengurangi perlindungan terhadap masyarakat miskin.

Ia mendorong konsep “efisiensi yang pro-rakyat.”

Caranya antara lain dengan mengurangi belanja administrasi yang tidak mendesak, memprioritaskan pelayanan dasar, memperkuat pengendalian inflasi, menjaga distribusi pangan, mendukung transportasi masyarakat kepulauan, memperkuat UMKM dan nelayan, serta memastikan setiap anggaran memberikan dampak ekonomi yang nyata.

“Jangan menaikkan beban masyarakat tanpa terlebih dahulu menghitung efek berantainya,” katanya.

Menurutnya, kenaikan biaya transportasi dapat berdampak pada biaya distribusi. Biaya distribusi kemudian dapat memengaruhi harga barang dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Pemkot Perlu Membuat Peta Kerentanan BBM

Ely juga mengusulkan agar Pemkot Tual menyusun “Peta Kerentanan BBM”.

Peta tersebut dapat memetakan wilayah, kelompok masyarakat dan sektor ekonomi yang paling rentan terhadap gangguan pasokan BBM.

Dengan data tersebut, pemerintah dapat menentukan wilayah prioritas, kelompok yang harus dilindungi serta langkah intervensi yang harus dilakukan apabila terjadi gangguan distribusi.

Menurut Ely, prinsip keadilan dalam distribusi subsidi harus mengacu pada lima ukuran:

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga dan tepat manfaat.

“Subsidi bukan hanya soal tersedia atau tidak tersedia. Yang harus dipastikan adalah apakah subsidi tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran,” ujarnya.

Kebijakan Harus Dibahas Bersama

Ely mendorong agar persoalan BBM bersubsidi tidak hanya dibahas di internal pemerintah.

Menurutnya, diperlukan forum kebijakan yang melibatkan TPID, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, nelayan, UMKM dan unsur masyarakat.

Forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyusun kebijakan fiskal dan ekonomi daerah yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

“Karena Kota Tual adalah wilayah kepulauan, maka kebijakan ekonominya juga harus sensitif terhadap karakter kepulauan. Jangan hanya melihat angka di atas kertas, tetapi lihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” katanya.

Subsidi Harus Benar-Benar Dirasa Rakyat

Ely menegaskan, tujuan akhir pengendalian BBM bersubsidi bukan sekadar memastikan SPBU memiliki stok, melainkan memastikan masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan manfaat.

“Jangan sampai subsidi tersedia secara nasional, tetapi masyarakat yang menjadi sasaran justru kesulitan mengaksesnya.”

Karena itu, menurutnya, Pemkot Tual membutuhkan sistem pengawasan yang lebih kuat, pengelolaan data yang lebih baik, transparansi distribusi serta kebijakan ekonomi yang memperhitungkan karakter wilayah kepulauan.

“Pada akhirnya, kebijakan fiskal dan ekonomi daerah harus mampu melindungi daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah,” tutup Ely.

Editor: Bruce Elang