BUKA PARIPURNA DPRD Maluku: ASIZ SANGKALA, Perubahan KUA-PPAS 2026 Wajib Berpihak pada Kepentingan Rakyat

Tribun Nusantara

, 17 September 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku resmi membuka Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Paripurna Balai Rakyat Karang Panjang, Kota Ambon. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asiz Sangkala. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, pimpinan dan anggota DPRD, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

"Dengan memohon bimbingan dan penyertaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Paripurna I Masa Persidangan I dalam rangka penyampaian rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Asiz Sangkala saat membuka persidangan.

Dalam pengantarnya, Asiz menjelaskan bahwa perubahan APBD ini didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku. Penyesuaian harus dilakukan akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA awal, seperti terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, serta sumber dan penggunaan pembiayaan.Merespons dinamika tersebut, Pemerintah Daerah Maluku telah menyusun rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 untuk diserahkan dan dibahas bersama legislatif. 

Setelah pembukaan, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, langsung menyampaikan pidato pengantar yang dilanjutkan dengan penyerahan dokumen rancangan secara resmi kepada pimpinan DPRD.

Soroti Kemampuan Fiskal, DPRD Minta Eksekutif Cermat

Di tengah proses transisi anggaran ini, pimpinan DPRD Maluku memberikan catatan kritis bagi jalannya pemerintahan ke depan. Asiz menegaskan pentingnya akurasi dan efisiensi di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang fluktuatif.

"Kita harus melakukan efisiensi secara cermat dan tepat dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran. Segala prioritas, urgensi kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah harus dipertimbangkan secara matang," tegas Asiz.

Langkah ini dinilai krusial agar hasil akhir dari pergeseran anggaran tetap berorientasi pada kemaslahatan publik. DPRD berkomitmen untuk segera membahas dokumen ini bersama jajaran eksekutif sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Di akhir sidang, pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi mendalam kepada Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran OPD atas kemitraan dan komunikasi intensif yang terjaga dengan baik selama ini. Sinergi ini diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi kemajuan pembangunan dan pelayanan publik di Bumi Raja-Raja.

(H.R)