BUPATI BENYAMIN NOACH UKIR PRESTASI, MBD RAIH OPINI WTP KETUJUH BERTURUT-TURUT DARI BPK RI

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 05 Juni 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

BUPATI BENYAMIN NOACH UKIR PRESTASI, MBD RAIH OPINI WTP KETUJUH BERTURUT-TURUT DARI BPK RI

TIAKUR  - TRIBUN NUSANTARA - web - id / Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Benyamin Thomas Noach, Kabupaten MBD sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan tersebut menjadi Opini WTP ketujuh secara berturut-turut yang berhasil dipersembahkan Pemerintah Kabupaten MBD, sebuah pencapaian yang menegaskan komitmen daerah berjuluk Kalwedo itu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Hari Haryanto, kepada Bupati MBD Benyamin Thomas Noach yang didampingi Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay, dalam acara resmi yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku, Ambon.

Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Hari Haryanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP, termasuk Kabupaten Maluku Barat Daya yang mampu mempertahankan capaian tersebut selama tujuh tahun berturut-turut.

“Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hari.

Menurutnya, opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Meski memberikan apresiasi atas berbagai capaian daerah, BPK juga menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, penguatan pengendalian internal, hingga pembenahan pengelolaan aset daerah dan pertanggungjawaban belanja hibah.

BPK juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Sementara itu, Bupati Benyamin Thomas Noach mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Kabupaten MBD. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukanlah hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari kolaborasi seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta komitmen bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

“Capaian ini patut kita syukuri bersama. Raihan WTP ketujuh ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta komitmen semua pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegas Noach.

Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperkuat kualitas pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Opini WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Prestasi tujuh kali berturut-turut meraih Opini WTP menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten MBD terus menjaga konsistensi dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Capaian ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku Barat Daya.

Twitter KAREL MOA.