Bupati dan Ketua DPRK Puncak Laporkan Tragedi Berdarah ke KemenHAM RI, Pertama di Tanah Papua

Tribun Nusantara

, 21 April 2026

Tribun-nusantara.web.id. Paniai, Papua Tengah, Selasa. 21 April 2026 – Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Paniai, Yunus Gobai, menyampaikan catatan kritis atas kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Papua Tengah, Senin (20/4/2026).

Meski mengapresiasi kehadiran Wapres di Nabire, Yunus menegaskan agenda kunjungan tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan fisik sementara kondisi keamanan dan kemanusiaan warga asli Papua “tidak baik-baik saja”.

“Kunjungan kemarin hanya mencakup tiga agenda utama: meninjau pusat pemerintahan, pelabuhan, dan bandara. Membatasi agenda pada sektor infrastruktur merupakan kegagalan menangkap momentum penting,” tegas Yunus.

5 Catatan Kritis Pemuda Katolik Paniai:

1. Pendekatan Humanis:

Kunker Wapres harus mengakomodasi suara masyarakat sipil untuk menyelesaikan akar masalah, bukan sekadar memantau proyek fisik bandara, pelabuhan, dan kantor pemerintahan.

2. Stop Pendekatan Represif:

Dorong pemerintah beralih dari pendekatan keamanan yang represif ke pendekatan dialogis dan kemanusiaan. Negara wajib hadir memberi perlindungan dan pendampingan warga sipil.

3. Darurat Kemanusiaan: Kunjungan tidak boleh mengabaikan pelanggaran HAM yang masih terjadi. Tujuannya perdamaian berkelanjutan, bukan stabilitas keamanan sementara.

4. Tarik Militer Non-Organik:

Desak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menarik pasukan non-organik TNI/Polri yang beroperasi sejak September 2025–2026. Kehadirannya dinilai menimbulkan trauma, keresahan, menghambat ekonomi warga, hingga memicu aksi damai menuntut penarikan ke Jakarta.

5. Pemprov Harus Berani Pemerintah:

Provinsi Papua Tengah harus berani menyodorkan fakta-fakta kemanusiaan ini kepada Wapres agar dibahas di tingkat nasional.

Yunus menekankan, meskipun kunker Wapres ke Nabire terlaksana, desakan penarikan militer non-organik tetap menjadi isu utama yang disuarakan berbagai elemen masyarakat Papua.

“Papua butuh didengar, bukan hanya dibangun,” tutupnya.

(Jeri P. Degei)