Bupati Hanubun: Jangan Ulangi 2024, Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Disalahgunakan

Tribun Nusantara

, 30 Maret 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, memberi peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi mengalihkan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk kebutuhan di luar peruntukannya pada tahun anggaran 2027.

Peringatan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati, Senin, 30 Maret 2026. Dalam forum tersebut, Hanubun menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama, terutama melalui penguatan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, penurunan stunting, program keluarga berencana, serta pelatihan tenaga kerja.

Namun, menurut dia, prioritas tersebut tidak akan bermakna jika pengelolaan anggaran masih tidak disiplin.

“Anggaran pendidikan dan kesehatan harus tepat sasaran. Jangan seperti tahun 2024,” ujar Hanubun di hadapan peserta Musrenbang.

Ia secara terbuka menyinggung praktik penggunaan dana pendidikan yang pernah dialihkan untuk belanja di luar sektor pendidikan. “Dana pendidikan untuk peruntukan dipakai untuk belanja di dinas lain, itu tidak boleh terjadi,” katanya.

Hanubun menilai penyimpangan semacam itu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi merusak tata kelola pemerintahan dan menghambat pelayanan dasar masyarakat. Di daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara, menurut dia, akses terhadap pendidikan dan kesehatan sudah menghadapi tantangan geografis. Jika anggaran tidak dikelola dengan disiplin, ketimpangan layanan akan semakin melebar.

Dalam dokumen RKPD 2027, sektor pendidikan dan kesehatan disebut akan ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan manusia. Bupati menekankan bahwa komitmen tersebut harus tercermin dalam struktur belanja yang konsisten dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan peruntukan anggaran berisiko menjadi temuan dalam pemeriksaan dan berdampak hukum. “Kalau salah peruntukan, itu bisa jadi temuan dan sangat berbahaya,” ujarnya.

Pernyataan Hanubun menjadi salah satu penekanan penting dalam Musrenbang tahun ini, mengingat kualitas pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Maluku Tenggara. Di tengah upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.