Bupati Maluku Tenggara: Jangan Bangga dengan Capaian, Cari Akar Masalah Pembangunan

Tribun Nusantara

, 13 Februari 2026

Tual, TribunNusantara.web.id | Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun memilih nada berbeda dalam evaluasi satu tahun kepemimpinannya. Di hadapan para pimpinan organisasi perangkat daerah, ia tidak berbicara soal keberhasilan, melainkan tentang kekurangan yang harus segera dibenahi.

Evaluasi kinerja itu digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis siang. Forum tersebut menilai perjalanan satu tahun pemerintahan periode 2025–2029 berdasarkan sembilan program prioritas daerah.

“Kita jangan melihat kelebihan, tetapi melihat kekurangan yang kita miliki. Kerja harus berdasarkan data, bukan perasaan,” kata Thaher.

Ia mengungkapkan, dari 62 indikator kinerja yang diukur, hanya 21 indikator atau sekitar 33 persen yang tercapai. Selebihnya belum memenuhi target, bahkan sebagian belum didukung data dari OPD terkait. Angka itu, menurutnya, bukan sekadar statistik, melainkan cermin kondisi birokrasi yang masih perlu dibenahi.

Thaher mengingatkan, situasi fiskal tahun 2025 tidak berada dalam kondisi normal. Pembatasan keuangan negara berdampak ke hampir seluruh daerah, termasuk Maluku Tenggara. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih efisien dan berbasis data.

Sorotan utama diarahkan pada struktur anggaran. Dari total APBD sekitar Rp400 miliar, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Ruang fiskal untuk pembangunan pun menyempit. Akibatnya, sejumlah program infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan konektivitas wilayah belum berjalan maksimal.

“Kita harus tahu akar masalahnya. Kalau tidak tahu akar masalah, kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Thaher menyinggung persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: Pendapatan Asli Daerah. Ia menilai sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi unggulan daerah belum memberikan kontribusi maksimal.

Menurutnya, tingginya angka kunjungan wisata seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan daerah.

“Kalau kunjungan wisata meningkat, uangnya di mana? Ini yang harus dijawab,” katanya.

Dalam sektor pertanian, ia menyoroti inflasi daerah yang mencapai 3,93 persen, melampaui target 2,95 persen. Kenaikan harga, menurutnya, terjadi karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi produksi lokal. Ia meminta Dinas Pertanian menyelaraskan program dengan kebutuhan pasar, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis melalui pasokan pangan dari petani setempat.

Di sektor koperasi, capaian koperasi aktif baru 1,13 persen dari target 5,5 persen. Thaher menilai koperasi tidak boleh hanya hidup di atas kertas.

“Koperasi adalah program nasional. Harus bergerak dan tidak hanya administrasi,” tegasnya.

Untuk sektor perikanan, produksi tangkap dinilai sudah memenuhi target. Namun, budidaya dan rumput laut masih tertinggal. Penyebab utamanya, menurut bupati, adalah kerusakan ekosistem di Teluk Hoat Sorbay akibat sedimentasi. Ia meminta penanganan serius karena persoalan tersebut menyangkut kehidupan masyarakat pesisir.

Di luar sektor ekonomi, Thaher juga menyinggung stabilitas sosial. Ia menekankan peran raja-raja dan tokoh adat dalam menjaga ketertiban melalui program sumpah adat. Program itu, katanya, telah mendapat perhatian dari Polda Maluku sebagai model pencegahan konflik berbasis kearifan lokal.

Tantangan lain yang belum tuntas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Capaian indikatornya baru sekitar 40 persen. Ia meminta pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, termasuk peluang kerja di Blok Masela.

Dalam aspek tata kelola, Pemkab Maluku Tenggara memang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK selama sepuluh tahun berturut-turut. Namun, Thaher mengingatkan, prestasi administratif tidak boleh membuat OPD lengah. Ia menegaskan, OPD yang tidak menyampaikan data atau dokumen pemeriksaan akan segera dievaluasi.

“Kita tidak bisa kerja biasa-biasa saja. Situasi sekarang menuntut kita kerja terukur, efisien, dan saling terhubung antar dinas,” ujarnya.

Evaluasi itu menjadi semacam cermin besar bagi birokrasi daerah. Bukan untuk melihat apa yang sudah dicapai, tetapi untuk menemukan lubang-lubang yang masih terbuka. Bagi Thaher, pembangunan tidak dimulai dari rasa puas, melainkan dari keberanian mengakui kekurangan. Di situlah, katanya, arah perbaikan bisa benar-benar dimulai.
 

(Evav)