Bupati Maluku Tenggara Konsultasi ke BKN Soal Seleksi 18 Jabatan Eselon II

Tribun Nusantara

, 07 Maret 2026

Jakarta, TribunNusantara.web.id | Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait rencana seleksi terbuka 18 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pengisian jabatan strategis tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertemuan berlangsung di kantor Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. Dalam pertemuan itu, Thaher berdiskusi langsung dengan Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN, Andi Anto.

Thaher mengatakan pemerintah daerah berencana membuka seleksi terbuka untuk 18 jabatan pimpinan tinggi pratama guna memperkuat tata kelola birokrasi di Maluku Tenggara. Menurut dia, proses seleksi yang transparan dan berbasis merit penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai regulasi dan mekanisme yang ditetapkan,” ujar Thaher dalam pertemuan tersebut.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Andi Anto menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang melakukan koordinasi lebih awal sebelum pelaksanaan seleksi. Ia menilai konsultasi seperti ini penting agar proses pengisian jabatan strategis di daerah tetap sejalan dengan sistem merit yang diterapkan pemerintah.

Setelah pertemuan di BKN, Thaher melanjutkan agenda menghadiri rapat Dewan Pengurus Tahun 2026 yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Kegiatan berlangsung di Raffles Jakarta, kawasan Kuningan, Jakarta Pusat.

Rapat tersebut dirangkaikan dengan buka puasa bersama Ramadan 1447 Hijriah yang dihadiri para bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antar pemerintah kabupaten dalam membahas sejumlah isu pemerintahan daerah.

Kehadiran Bupati Maluku Tenggara dalam dua agenda itu mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memperluas jejaring kerja sama antar daerah melalui forum nasional.