Clemens Welafubun: Musrenbang RKPD 2027 Capai Tahap Partisipasi Tertinggi, 180 Peserta Terlibat Hybrid

Tribun Nusantara

, 30 Maret 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Welafubun, menyebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 sebagai titik krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah tahun mendatang. Forum yang digelar di Aula Kantor Bupati, Senin, 30 Maret 2026, itu disebutnya sebagai tahap partisipasi tertinggi dalam keseluruhan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Hari ini kita berada dalam tahapan partisipasi tertinggi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2027,” ujar Clemens dalam laporannya pada pembukaan Musrenbang.

Ia menjelaskan, dokumen RKPD 2027 telah melalui rangkaian tahapan berjenjang, mulai dari penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, pembahasan di tingkat kecamatan, hingga forum perangkat daerah. Musrenbang kabupaten, kata dia, menjadi ruang final untuk menyelaraskan seluruh masukan sebelum ditetapkan dalam rancangan akhir.

Menurut Clemens, pelaksanaan Musrenbang bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Forum tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi itu menempatkan Musrenbang sebagai forum strategis antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan.

Dalam Musrenbang RKPD 2027, sedikitnya lima pokok bahasan strategis menjadi fokus diskusi. Kelimanya meliputi penyepakatan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan wilayah, program dan kegiatan prioritas, penyelarasan dengan program provinsi dan pusat, serta verifikasi usulan masyarakat hasil Musrenbang kecamatan.

“Hasil Musrenbang ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD tahun 2027,” kata Clemens.

Forum tersebut diikuti 180 peserta dari berbagai unsur strategis daerah, mulai dari Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, hingga delegasi kecamatan. Unsur nonpemerintah seperti tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan dan kepemudaan, dunia usaha, akademisi, serta insan pers juga turut hadir.

Pelaksanaan Musrenbang tahun ini digelar secara hybrid. Selain peserta yang hadir langsung di aula, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrasi, kepala desa, hingga kepala ohoi di wilayah Maluku Tenggara mengikuti jalannya forum melalui Zoom Meeting. Model ini, menurut Clemens, dimaksudkan untuk memperluas partisipasi tanpa terkendala jarak dan keterbatasan geografis.

Untuk memperkuat kualitas perencanaan, panitia menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat dan provinsi, antara lain perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Bappeda Provinsi Maluku. Kehadiran mereka diharapkan mampu memastikan sinkronisasi antara agenda pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.

Rangkaian Musrenbang dibagi ke dalam empat sesi utama, dimulai dari pembukaan, pemaparan materi, diskusi dan pendalaman substansi, hingga pleno kesepakatan pada sore hari. Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara melalui DPA Bappelitbangda.

Di akhir laporannya, Clemens menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk bupati, wakil bupati, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta para peserta. Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar menjadi ruang deliberasi yang menentukan kualitas pembangunan daerah ke depan.