Dana Desa Dipangkas 58 Persen, Bupati Maluku Tenggara: Pilih 3–5 Program, Jangan Ikut Surut

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 02 Maret 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Dana Desa Dipangkas 58 Persen, Bupati Maluku Tenggara: Pilih 3–5 Program, Jangan Ikut Surut

Langgur, TribunNusantara.web.id | Angka itu terdengar nyaris tak masuk akal. Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara untuk tahun anggaran 2026 terpangkas 58 persen. Dari semula Rp121,6 miliar untuk 190 ohoi, kini tersisa Rp52,1 miliar setelah terbitnya PMK Nomor 7 Tahun 2026.

Namun di tengah kabar yang membuat sebagian kepala ohoi terdiam, Bupati Muhammad Thaher Hanubun justru memilih nada yang tak surut.

“Kalau anggaran datangnya berkurang, ide dan kerja jangan ikut berkurangan,” katanya tegas di hadapan camat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, dan Manyeuw.

Bagi Thaher, pemotongan anggaran bukan alasan untuk kehilangan arah. Ia menyebut, tak ada kecamatan miskin di Maluku Tenggara—yang ada hanya potensi yang belum dikelola maksimal.

Kei Kecil Timur dan Kei Kecil Timur Selatan, misalnya, ia sebut sebagai lumbung pangan. Jagung, ubi kayu, dan kelapa menjadi komoditas andalan. Sementara Manyeuw berdiri sebagai beranda pariwisata. Di sana terbentang Pantai Ngurbloat—pasir putihnya disebut-sebut sebagai salah satu yang terhalus di dunia. Bersama Ngur Sarnadan, Pantai Debut, hingga Ohoilir dan Ngirwarat, kawasan itu menjelma magnet yang terus menguat.

Data kunjungan menjadi penopang optimisme. Jika pada 2020 wisatawan tercatat 18.264 orang, maka pada 2024 jumlahnya melonjak menjadi 129.300. Desa Wisata Ohoi Ngilngof bahkan pernah menyabet penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Ketika wisatawan datang ke Ngurbloat, mereka butuh makan. Pangan itu datang dari KKT dan KKTS. Ini satu ekosistem,” ujar Thaher, merangkai hubungan antara ladang jagung dan meja makan turis.

Meski Dana Desa menyusut drastis, pemerintah daerah berupaya menambal celah. Dari APBD, dialokasikan Alokasi Dana Ohoi Rp38,2 miliar, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp2,8 miliar, serta BPJS perangkat ohoi Rp1,2 miliar. Total anggaran yang mengalir ke 192 ohoi tahun ini sekitar Rp94,3 miliar.

Jumlah itu memang belum ideal. Tapi bagi Thaher, kuncinya bukan pada besaran, melainkan ketepatan. Ia meminta setiap ohoi menajamkan pilihan: tiga sampai lima program paling mendesak.

Fokus pertama, infrastruktur yang langsung menyentuh rakyat—jalan usaha tani, embung, gudang hasil panen, toilet wisata, hingga dermaga kecil. Kedua, penguatan ekonomi desa melalui BUMO dan koperasi agar hasil pertanian tak lagi dijual mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah. Ketiga, menghidupkan kembali Ve’e Kesyang—kebun bekal keluarga—sebagai fondasi ketahanan pangan.

Di luar itu, ia mendorong keterlibatan pemuda dalam pertanian modern dan pengelolaan pariwisata yang profesional. Tradisi sasi dan kelestarian alam, katanya, bukan sekadar warisan, melainkan modal sosial yang tak ternilai.

Pesan penutupnya sederhana, tapi mengandung daya tahan panjang: “Dana dipotong, tapi tanah tidak pernah berhenti memberi. Selama kita kompak, Maluku Tenggara Hebat bukan sekadar ucapan.”

Di tengah angka-angka yang menyusut, optimisme itu menjadi mata uang yang tak tercantum dalam lembar anggaran—namun mungkin justru paling menentukan arah masa depan.