Dana MTQ Mimika 2024 Gelap, Aparat Diam — Publik Desak Johannes Rettob dan Dwi Cholifah Buka Laporan

Tribun Nusantara

, 03 Mei 2026

Dana MTQ Mimika 2024 Gelap, Aparat Diam — Publik Desak Johannes Rettob dan Dwi Cholifah Buka Laporan

Mimika, Tribunnusantara-web.id Publik desak ketua umum Johannes Rettob dan ketua harian Dwi Cholifah secara terang benderang buka laporan pertanggung jawaban anggaran MTQ tahun 2024.        

Dengan ketidakjelasan pengelolaan dana Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2024 di Kabupaten Mimika kini menjadi sorotan tajam publik.04/05/2026                        

Dua tahun berlalu sejak kegiatan berlangsung pada 20–30 Juni 2024, namun laporan pertanggungjawaban tak kunjung dibuka secara transparan antah apa dan kenapa.

Situasi kini kembali memicu pertanyaan serius: ada apa dengan pengelolaan dana MTQ Mimika 2024?

Kini Nama Ketua Umum Johannes Rettob dan Ketua Harian sekaligus Ketua Pelaksana Dwi Cholifah kini berada di bawah tekanan publik. Keduanya dinilai memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjelaskan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana hibah APBD, dukungan swasta, hingga donatur."bebernya.

Minimnya keterbukaan justru memperbesar kecurigaan di tengah masyarakat,karna tidak transparan.     Publik menilai, lambannya laporan bukan sekadar kelalaian, melainkan mencerminkan buruknya komitmen terhadap transparansi.

“Ini bukan dana pribadi. Ini uang publik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegas seorang warga Mimika.

Yang lebih mengundang tanda tanya, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri persoalan tersebut. Tidak ada kejelasan apakah audit telah dilakukan, tidak ada informasi apakah penyelidikan berjalan.

Kondisi ini menimbulkan kesan pembiaran.

Pengamat tata kelola publik menilai, diamnya pihak penyelenggara dan belum bergeraknya aparat hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat.          

Dalam prinsip pemerintahan yang bersih, keterlambatan tanpa penjelasan adalah bentuk pengabaian terhadap akuntabilitas.

Publik Mimika kini tidak lagi sekadar meminta, tetapi mendesak: laporan harus dibuka, aliran dana harus dijelaskan, dan aparat penegak hukum harus segera bertindak.

Jika tidak, ketidakjelasan ini akan terus menjadi beban publik—dan meninggalkan pertanyaan besar yang tak kunjung terjawab.

Sebelum di publikasi berita ini pihak redaksi sudah melakukan konfirmasi dengan pihak Pemda mimika,namun tak di respon.

"Elang Kei"