DANA MTQ XXX PAPUA 2024 DI MIMIKA DISOROT, PUBLIK DESAK AUDIT DAN LAPORAN TERBUKA

Tribun Nusantara

, 28 April 2026

DANA MTQ XXX PAPUA 2024 DI MIMIKA DISOROT, PUBLIK DESAK AUDIT DAN LAPORAN TERBUKA

Mimika, Tribunnusantara-web.id Pengelolaan anggaran MTQ XXX Tingkat Provinsi se-Tanah Papua 2024 di Kabupaten Mimika menuai sorotan tajam dari masyarakat terkait dengan laporan pertanggung jawaban MTQ.28/04/2026                

Hingga kini, laporan pertanggungjawaban resmi terkait penggunaan dana kegiatan tersebut belum dipublikasikan secara terbuka, memicu pertanyaan serius soal transparansi dan akuntabilitas.

Informasi yang beredar menyebutkan total anggaran kegiatan ini mencapai sekitar Rp50 miliar. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk hibah Pemerintah Daerah Mimika sebesar Rp15 miliar, tambahan Rp2,5 miliar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta dukungan dari LPTQ Provinsi Papua, PT Freeport Indonesia, Bank Papua, BUMN, perusahaan swasta, hingga donatur.

Namun hingga saat ini, rincian penggunaan anggaran tersebut belum disampaikan secara transparan kepada publik.

Kegiatan yang berlangsung pada 20–30 Juni 2024 itu berada di bawah tanggung jawab Ketua Umum Johannes Rettob, dengan Ketua Panitia Pelaksana Dwi Cholifah, serta sejumlah koordinator bidang lainnya.

Minimnya keterbukaan ini memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Sejumlah warga menilai, kegiatan berskala besar yang menggunakan dana publik seharusnya disertai laporan yang jelas, rinci, dan mudah diakses.

Desakan pun menguat agar dilakukan audit menyeluruh oleh lembaga independen maupun aparat penegak hukum.                            

Publik mendorong keterlibatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

“Ini uang negara dan uang publik. Tidak boleh ada ruang gelap dalam penggunaannya.            

Semua harus dibuka secara terang kepada masyarakat,” ujar salah satu sumber masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia belum memberikan penjelasan resmi terkait laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut. Kondisi ini semakin memperkuat tuntutan publik agar transparansi segera dilakukan tanpa penundaan.

"Elang"