Dandim 1503/Malra Sentil Keras Penyebar Isu Liar: “Jangan Pelintir Kebijakan Negara Tanpa Data dan Fakta”

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 13 Mei 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Dandim 1503/Malra Sentil Keras Penyebar Isu Liar: “Jangan Pelintir Kebijakan Negara Tanpa Data dan Fakta”

Dandim 1503/Malra Sentil Keras Penyebar Isu Liar: “Jangan Pelintir Kebijakan Negara Tanpa Data dan Fakta”

Malra, Tribunnusantara-web.id Dandim 1503 Letkol Infr Andi Agussalim melontarkan peringatan tegas terhadap maraknya penyebaran isu liar dan opini menyesatkan yang dinilai mulai mengganggu pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” yang digelar KPPN Tual di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026).

Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, DPRD, TNI-Polri, hingga instansi vertikal itu, Dandim menegaskan bahwa data dan fakta negara tidak boleh dikalahkan oleh propaganda, asumsi liar, maupun informasi yang dipelintir demi kepentingan tertentu.

“Sekarang terlalu banyak isu beredar. Akhirnya kebijakan pemerintah disalahartikan, bahkan dipelintir seolah tidak sesuai fakta. Padahal data negara berbicara jelas,” tegasnya di hadapan peserta forum.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bahwa aparat mulai menyoroti derasnya arus informasi yang dinilai berpotensi membangun opini menyesatkan di tengah masyarakat. Dandim menilai forum seperti ini penting agar seluruh unsur pimpinan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Ia bahkan menyebut forum tersebut bukan sekadar diskusi biasa, melainkan ruang strategis untuk membaca “denyut nadi” kondisi daerah berdasarkan data resmi negara, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga stabilitas wilayah.

“Ini bukan forum ringan. Data-data ini menentukan arah wilayah kita. Kalau informasi diputarbalikkan terus-menerus, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan negara,” ujarnya.

Dandim juga mendorong agar forum “Kopi Pagi” dijadikan agenda permanen lintas sektor, termasuk melibatkan TNI, Polri, kejaksaan, dan seluruh instansi strategis agar persoalan di lapangan tidak terus menjadi konsumsi isu tanpa penyelesaian nyata.

Menurutnya, banyak persoalan di tingkat bawah yang sebenarnya perlu disampaikan secara terbuka kepada pimpinan, bukan malah dibungkus rumor dan narasi provokatif yang memperkeruh keadaan.

“Kita semua bagian dari pemerintahan. Kalau ada yang tidak sesuai fakta di bawah, sampaikan melalui jalur yang benar, bukan membangun opini liar,” tandasnya.

Ia menegaskan, Tentara Nasional Indonesia siap mendukung penuh langkah-langkah penguatan sinergi antarlembaga demi menjaga stabilitas dan memastikan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual tidak terganggu oleh konflik informasi maupun kepentingan tertentu.

(*****)