DARI TOT KE TATA KELOLA: THAHER HANUBUN TEKANKAN PENGADAAN OHOI HARUS TEPAT ATURAN DAN TEPAT MANFAAT

Tribun Nusantara

, 05 Oktober 2026

DARI TOT KE TATA KELOLA: THAHER HANUBUN TEKANKAN PENGADAAN OHOI HARUS TEPAT ATURAN DAN TEPAT MANFAAT

LANGGUR, MALUKU TENGGARA — TribunNusantara-web.id — Penguatan kapasitas aparatur Ohoi menjadi salah satu langkah penting Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel.

Hal tersebut menjadi pesan penting Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Ohoi.

Bagi pemerintah daerah, kegiatan tersebut tidak semata-mata menjadi forum peningkatan pengetahuan teknis. Lebih dari itu, TOT diharapkan mampu membangun pemahaman aparatur Ohoi agar setiap proses pengadaan dilaksanakan berdasarkan aturan, kebutuhan masyarakat, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Bupati menegaskan bahwa pengelolaan anggaran Ohoi harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab publik. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar, proses yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.5/10/26

Penekanan tersebut penting mengingat pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan yang bersentuhan langsung dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Ohoi.

Karena itu, aparatur Ohoi dituntut tidak hanya mampu menyelesaikan administrasi, tetapi juga memahami prinsip perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban hasilnya.

Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keberhasilan pengadaan tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap.

Yang lebih penting adalah apakah barang atau pekerjaan yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat, memiliki kualitas yang baik, dilaksanakan sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Pesan inilah yang menjadi relevan dalam pelaksanaan TOT tersebut.

Pengadaan yang tepat aturan harus berjalan beriringan dengan pengadaan yang tepat manfaat. Dengan demikian, anggaran Ohoi tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Aparatur Ohoi Harus Menguasai Regulasi

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara memiliki dasar hukum yang harus dipahami aparatur.

Salah satunya Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Ohoi.

Regulasi tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam memastikan proses pengadaan di tingkat Ohoi memiliki prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pengelolaan keuangan desa/Ohoi juga berkaitan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta regulasi nasional mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan kerangka regulasi tersebut, aparatur Ohoi tidak boleh bekerja berdasarkan kebiasaan semata. Setiap keputusan yang berkaitan dengan anggaran dan pengadaan harus memiliki dasar hukum dan dokumentasi yang jelas.

TOT Diharapkan Melahirkan Penggerak Tata Kelola

Bupati berharap peserta TOT tidak hanya memperoleh pengetahuan untuk kepentingan pribadi, tetapi mampu meneruskannya kepada aparatur Ohoi lainnya.

Konsep Training of Trainers diharapkan melahirkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak peningkatan kapasitas di tingkat Ohoi.

Dengan demikian, pemahaman mengenai pengadaan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diterapkan dalam proses pemerintahan dan pembangunan sehari-hari.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pemerintahan Ohoi sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi dan potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran.

Uang Ohoi Harus Kembali Menjadi Manfaat bagi Rakyat

Pada akhirnya, substansi utama dari penguatan tata kelola pengadaan adalah memastikan anggaran yang dikelola pemerintah Ohoi benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.

Pengadaan barang dan jasa harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Karena itu, pesan Bupati Maluku Tenggara melalui kegiatan TOT tersebut menjadi penting: aturan harus dipahami, anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab, dan setiap hasil pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Ohoi.

Dengan penguatan kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap regulasi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap tata kelola Ohoi ke depan semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Editor: Bruce Elang