Dari Tuduhan Menipu hingga Proyek Triliunan: Ujian Kepemimpinan Hendrik Lewerissa di Maluku

Tribun Nusantara

, 10 April 2026

Ambon, TribunNusantara.web.id |  Hubungan politik di pucuk pimpinan Provinsi Maluku memanas setelah Wakil Gubernur Abdullah Vanath melontarkan tudingan bahwa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, telah “menipu rakyat”. Pernyataan itu memicu perdebatan publik di tengah situasi fiskal daerah yang sedang tertekan dan berbagai proyek pembangunan yang masih berproses.

Di tengah kontroversi tersebut, Lewerissa menghadapi realitas keuangan daerah yang tidak ringan. Pemerintah Provinsi Maluku saat ini masih dibayangi kewajiban utang kepada pihak ketiga, termasuk pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang nilainya disebut-sebut menembus lebih dari Rp700 miliar. Beban itu merupakan warisan kebijakan pembiayaan pada periode pemerintahan sebelumnya di bawah Gubernur Murad Ismail.

Pada saat yang sama, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemangkasan tersebut dilaporkan mencapai sekitar 18 persen atau setara Rp370 miliar. Kombinasi beban utang dan penyusutan transfer pusat membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Menekan Belanja Seremonial

Di awal masa jabatannya, Lewerissa mengambil sejumlah langkah penghematan. Ia memutuskan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan syukuran pelantikan. Biaya acara ditanggung secara pribadi. Selain itu, pengadaan kendaraan dinas baru bagi gubernur dan wakil gubernur yang telah dianggarkan lebih dari Rp2 miliar dibatalkan. Kendaraan lama tetap digunakan, sementara anggaran dialihkan untuk kebutuhan pelayanan publik.

Kebijakan tersebut disebut sebagai upaya simbolik sekaligus praktis untuk menekan belanja yang dinilai tidak prioritas di tengah kondisi fiskal ketat.

Pembenahan Birokrasi dan PAD

Persoalan lain yang dihadapi adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam beberapa tahun terakhir, target PAD kerap tidak tercapai. Evaluasi internal menunjukkan lemahnya kinerja sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan minimnya inovasi dalam menggali potensi pendapatan.

Alih-alih melakukan perombakan besar secara mendadak, Lewerissa memberi waktu evaluasi selama satu tahun. Saat ini, sebagian besar jabatan eselon II, III, dan IV telah terisi secara definitif. Pemerintah provinsi berharap struktur birokrasi yang lebih stabil dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Infrastruktur: Jalan Rusak dan Skema Pembiayaan

Kondisi infrastruktur jalan menjadi sorotan publik, terutama ruas Nusaniwe–Latuhalat di Ambon yang rusak parah. Pemerintah provinsi menyatakan keterbatasan anggaran membuat perbaikan tidak dapat dilakukan secara serentak. Sebagian besar belanja daerah terserap untuk gaji dan tunjangan aparatur.

Untuk membiayai perbaikan infrastruktur, pemerintah daerah kembali memanfaatkan skema pinjaman PT SMI dengan pendekatan yang diklaim lebih terencana dan transparan. Beberapa proyek perbaikan jalan telah berjalan, antara lain di Kecamatan Saparua dan Negeri Haria, serta Jalan Lingkar Nusalaut. Pemerintah menyebut perbaikan tersebut turut didukung koordinasi dengan Balai Jalan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program Perumahan dan Bantuan Pusat

Di sektor perumahan, pemerintah provinsi meluncurkan program “Manggurebe Bikin Bae Rumah” (MBBR) dengan target 5.000 unit rumah layak huni hingga 2030. Dalam satu tahun pertama, ratusan rumah warga kurang mampu, termasuk korban konflik di Desa Hitu, telah diperbaiki.

Untuk 2026, Provinsi Maluku juga dijadwalkan menerima sekitar 2.998 unit bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Lobi ke Pusat dan Proyek Strategis

Keterbatasan fiskal daerah mendorong pemerintah provinsi mengintensifkan lobi ke pemerintah pusat. Sejumlah proyek yang diklaim masuk dalam prioritas antara lain pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Kabupaten Buru dan rencana penguatan layanan kesehatan jantung di Maluku.

Di sektor energi dan logistik, pemerintah menyebut adanya dukungan terhadap pengembangan Maluku Integrated Port (MIP) di Pulau Ambon sebagai bagian dari rencana proyek strategis nasional 2025–2029. Selain itu, proyek pengembangan Blok Masela dijadwalkan memasuki tahap konstruksi awal pada 2026. Jika terealisasi sesuai rencana, proyek-proyek tersebut diproyeksikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.

Ujian Politik dan Persepsi Publik

Di tengah berbagai capaian dan rencana tersebut, kritik dari internal pemerintahan menjadi ujian tersendiri. Tuduhan “menipu rakyat” yang dilontarkan wakil gubernur memperlihatkan adanya ketegangan politik di lingkaran eksekutif.

Pengamat menilai, dalam situasi fiskal yang ketat dan ekspektasi publik yang tinggi, komunikasi politik menjadi faktor krusial. Pembangunan yang bersifat jangka menengah dan panjang sering kali belum langsung terasa manfaatnya oleh masyarakat.

Bagi Lewerissa, tantangan ke depan bukan hanya menyelesaikan persoalan fiskal dan infrastruktur, tetapi juga menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Maluku memang belum sepenuhnya lepas dari tekanan ekonomi, namun arah kebijakan pemerintah provinsi kini berada dalam fase konsolidasi dan pencarian terobosan.

Apakah langkah-langkah tersebut cukup menjawab tudingan dan ekspektasi warga, waktu yang akan mengujinya.