Demokrat Bedah APBD Mimika 2025: SiLPA Rp1,1 Triliun, Belanja Modal Masih Rendah

Tribun Nusantara

, 29 Juli 2026

Demokrat Bedah APBD Mimika 2025: SiLPA Rp1,1 Triliun, Belanja Modal Masih Rendah

TIMIKA, Papua Tengah Tribunnusantara-web.id  – Fraksi Partai Demokrat DPRK Kabupaten Mimika melayangkan kritik konstruktif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi menilai tingginya pendapatan daerah belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Pandangan umum tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika, Desi Putrika, dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).

Menurut Fraksi Demokrat, LKPJ seharusnya tidak hanya menampilkan berbagai capaian pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi yang terbuka terhadap berbagai kekurangan, kendala pelaksanaan program, serta tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Pendapatan Meningkat, Belanja Pembangunan Belum Optimal

Fraksi mengapresiasi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp6,05 triliun atau 98,38 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan realisasi Rp581,8 miliar atau 117,78 persen.

Namun, keberhasilan tersebut dinilai belum sejalan dengan kualitas belanja pembangunan. Fraksi mencatat realisasi belanja modal hanya mencapai 64,13 persen, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi itu dinilai menunjukkan masih adanya persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan proyek, serta pengawasan terhadap pembangunan fisik.

SiLPA Rp1,1 Triliun Jadi Sorotan

Salah satu perhatian utama Fraksi Demokrat adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Menurut fraksi, angka tersebut menjadi indikator bahwa penyerapan anggaran belum berjalan maksimal akibat perencanaan yang belum matang, proses pengadaan yang lambat, serta keterlambatan pelaksanaan sejumlah program strategis.

Karena itu, pemerintah daerah didorong mempercepat proses tender, memperbaiki kualitas perencanaan, dan mengevaluasi OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah.

Pelayanan Publik Harus Menjadi Prioritas

Fraksi Demokrat juga menyoroti belanja pegawai yang meningkat menjadi sekitar Rp1,439 triliun. Menurut fraksi, peningkatan anggaran tersebut harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta peningkatan kinerja aparatur.

Selain itu, pengelolaan belanja hibah diminta dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Perlu Perhatian

Fraksi menilai pembangunan infrastruktur dasar masih belum memenuhi harapan masyarakat. Target pembangunan jalan dan sambungan rumah air bersih dinilai belum tercapai secara optimal.

Di sektor pendidikan, Fraksi Demokrat meminta pemerintah menyajikan data yang lebih lengkap mengenai angka putus sekolah, pemerataan guru, kualitas pendidikan, serta kondisi sekolah di wilayah pedalaman.

Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah didorong membuka data mengenai stunting, kematian ibu dan bayi, ketersediaan tenaga kesehatan, serta indikator pelayanan lainnya agar capaian pembangunan dapat diukur secara objektif.

Dorong Tata Kelola APBD yang Lebih Efektif

Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran, optimalisasi PAD, penguatan BUMD, efisiensi belanja operasional, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan APBD.

Fraksi juga menilai reformasi tata kelola keuangan daerah harus menjadi prioritas agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

 "Keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang berhasil dihimpun, tetapi dari sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga Mimika," tegas Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan akhirnya.

Penulis: Gunawan F