Di Balik Cepatnya Vonis Militer: Transparansi atau Disiplin Tanpa Ampun? Fakta yang Tak Diungkap ke Publik

Tribun Nusantara

, 27 Maret 2026

Jakarta, TribunNusantara.web.id |  Pernyataan tajam pengamat militer Selamat Ginting membuka sisi yang jarang dibedah: peradilan militer bukan sekadar mekanisme hukum, melainkan alat disiplin keras yang bisa bergerak jauh lebih cepat bahkan ekstrem dibanding sistem peradilan sipil.

Dalam diskusi yang memantik kontroversi, Ginting menegaskan bahwa publik selama ini keliru memahami peradilan militer sebagai “ruang perlindungan” bagi prajurit. Ia justru menyebut sebaliknya: sistem ini dirancang untuk menjaga kehormatan institusi dengan cara yang cepat, tegas, dan tanpa kompromi.

“Dalam kondisi tertentu, tanpa proses panjang pun bisa dihukum mati di tempat,” ujarnya, menggambarkan kerasnya doktrin disiplin militer.

Kecepatan yang Mengundang Tanda Tanya

Sorotan utama muncul pada kecepatan penanganan kasus di lingkungan militer. Dalam hitungan hari, tersangka bisa langsung ditetapkan. Hal ini berbanding terbalik dengan sejumlah kasus sipil yang berlarut-larut.

Ginting membandingkan dengan tragedi Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, di mana proses penetapan tanggung jawab dinilai lambat dan penuh tekanan publik.

Ia juga menyinggung kasus Kasus Kilometer 50 serta skandal besar yang melibatkan Ferdy Sambo—yang menurutnya baru terbuka setelah gelombang tekanan publik.

Paradoks Transparansi: Militer Justru Lebih Terbuka?

Dalam pernyataannya, Ginting mengungkap hal yang mengejutkan: militer justru bisa memilih untuk lebih transparan.

Ia mencontohkan pengungkapan puluhan rekaman CCTV dalam suatu kasus militer bahkan lebih dari 80 titik yang sengaja dibuka ke publik.

“Kalau mau ditutup, bisa saja. Tapi ini dibuka,” tegasnya.

Pernyataan ini memunculkan paradoks: institusi yang dikenal tertutup justru dalam kasus tertentu tampil lebih terbuka dibanding penegak hukum sipil.

Disiplin vs Keadilan: Garis Tipis yang Dipertanyakan

Namun, di balik kecepatan dan ketegasan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah proses yang cepat selalu sejalan dengan keadilan?

Peradilan militer yang menekankan kehormatan institusi berpotensi mengorbankan transparansi prosedural. Di sisi lain, sistem sipil yang lebih terbuka justru sering terhambat oleh birokrasi dan tekanan eksternal.