Di Balik Kuasa yang Mengeras: Ketika Kritik Dianggap Ancaman di Tanimbar

Tribun Nusantara

, 06 Mei 2026

Jakarta, TribunNusantara.web.id| Kekuasaan, dalam praktiknya, kerap menguji watak seorang pemimpin. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ujian itu kini tengah menjadi sorotan. Nama Bupati Ricky Jauwerissa mencuat, bukan karena terobosan kebijakan, melainkan karena kritik yang menumpuk atas gaya kepemimpinannya.

Sejumlah kalangan menilai, pola kekuasaan yang dibangun belakangan ini menunjukkan gejala yang tak sehat: sentralisasi keputusan, minimnya ruang dialog, serta kecenderungan menutup telinga terhadap kritik. Di ruang-ruang diskusi informal hingga percakapan publik, nada kekecewaan itu kian terdengar.

Seorang pemuda asal Tanimbar, yang aktif mengamati jalannya pemerintahan daerah, menggambarkan situasi ini dengan nada getir. 

“Kritik tidak lagi dipandang sebagai bagian dari demokrasi, tapi seperti ancaman,” ujarnya. 

Ia melihat, keputusan-keputusan penting lebih sering berputar di lingkaran sempit, meninggalkan mekanisme birokrasi yang seharusnya kolektif.

Gejala ini, menurut sejumlah pengamat, bukan sekadar persoalan gaya kepemimpinan. Ia berpotensi merembet menjadi masalah struktural. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada satu figur, sistem kehilangan keseimbangannya. Aparatur menjadi pasif, inisiatif melemah, dan transparansi tergerus perlahan.

Lebih jauh, muncul pula dugaan tentang terbentuknya lingkaran loyalitas eksklusif sebuah pola klasik dalam politik lokal. Dalam lingkaran ini, kesetiaan kerap lebih dihargai daripada kapasitas. Mereka yang kritis perlahan tersisih, sementara yang patuh justru mendapat tempat.

Di wilayah seperti Tanimbar, di mana relasi sosial begitu erat, dinamika semacam ini bisa berdampak luas. Bukan hanya pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat. Ketegangan yang semula bersifat politik dapat menjalar menjadi perpecahan horizontal.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, ciri kepemimpinan yang mulai menjauh dari prinsip demokrasi biasanya tampak dari tiga hal: alergi terhadap kritik, kecenderungan mengontrol seluruh keputusan, dan penggunaan kekuasaan untuk menjaga posisi. Ketiganya, jika dibiarkan, akan menggerus legitimasi publik secara perlahan namun pasti.

Yang lebih mengkhawatirkan, jabatan publik berisiko bergeser makna dari amanah menjadi instrumen kepentingan pribadi. Pada titik itu, batas antara pelayanan dan kekuasaan menjadi kabur.

Ironisnya, suara masyarakat yang mencoba mengingatkan justru kerap tak mendapat ruang. Beberapa bahkan mengaku mengalami tekanan, halus maupun terbuka, ketika menyampaikan pandangan yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, demokrasi kehilangan napasnya.

Kondisi tersebut menjadi alarm bagi publik Tanimbar. Tanpa pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, kekuasaan yang tak terkendali bisa membawa arah pembangunan keluar dari relnya.

Pada akhirnya, sejarah selalu mencatat satu hal sederhana: kekuasaan yang besar menuntut kerendahan hati yang lebih besar. Tanpa itu, jabatan hanya akan menjadi panggung bukan untuk melayani, melainkan untuk mempertahankan diri. Dan ketika itu terjadi, yang membayar harganya bukan penguasa, melainkan rakyatnya. (****)