Di Magelang, Benhur Watubun Soroti Peran DPRD: Pengawasan Bukan Cuma Lihat Laporan

Tribun Nusantara

, 17 April 2026

Tribun-nusantara.web.id. MAGELANG.  Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, tampil sebagai pembicara kunci dalam acara Retret Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD se-Indonesia. Kegiatan yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI ini berlangsung di kawasan Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Rabu (15/4/2026).

Dalam pidatonya, Benhur menekankan bahwa fungsi legislatif tidak boleh berhenti pada urusan administrasi semata. DPRD harus hadir memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat.

Turun ke Lapangan, Bukan Cuma di Atas Kertas

Benhur menegaskan, fungsi pengawasan harus berjalan maksimal dan menyentuh realitas di lapangan.

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya melihat angka dan laporan di atas kertas. Kita harus memastikan kualitas pelaksanaan program dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat,” ujarnya tegas.

Menurutnya, kunci percepatan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan terletak pada sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif, disertai kontrol yang ketat.

Koordinasi Kunci, Hindari Pemborosan

Politisi senior ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program antar tingkatan pemerintahan. Provinsi, kabupaten, dan kota harus berjalan selaras agar tidak terjadi tumpang tindih yang berujung pada pemborosan anggaran.

“Penggunaan anggaran harus efisien dan tepat sasaran. Seluruh OPD wajib meningkatkan kinerja dan akuntabilitas,” tegasnya.

Ia mengingatkan transparansi adalah fondasi utama kepercayaan publik. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap program yang berjalan sangat diperlukan sebagai bahan perbaikan ke depan.

Berkomitmen untuk Maluku

Di akhir sambutan, Benhur berharap seluruh materi dan kesepahaman yang didapat selama retret dapat diterapkan langsung di daerah.

“Dengan pengawasan yang kuat dan sinergi yang baik, pembangunan di Maluku akan berjalan lebih terarah. Yang terpenting, setiap kebijakan harus benar-benar membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat Maluku,” pungkasnya.

(H.R)